Saling Klaim Ketua Umum PPP Mardiono vs Agus Suparmanto, Pengamat: Tidak Ada yang Diuntungkan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menanggapi munculnya saling klaim Ketua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto dalam Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu-Minggu (27-28/9/2025).

Baik Mardiono maupun Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Menurut Adi, saling klaim tersebut bukanlah kabar yang bagus, khususnya bagi konstituen partai berlambang kakbah tersebut.

Sebab, seharusnya muktamar menjadi ajang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik demi mempersiapkan kelolosan PPP di Pemilihan Umum atau Pemilu 2029 mendatang.

Apalagi, PPP tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 lalu, dan ini adalah kali pertama partai tersebut gagal melenggang ke parlemen sejak didirikan pada 5 Januari 1973.

Hal ini disampaikan Adi saat menjadi narasumber dalam program Metro Hari Ini yang diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Minggu (28/9/2025).

"Ya, saya kira memang secara fakta politik hasil Muktamar PPP yang kesepuluh melahirkan dua ketua umum yang kemudian mengklaim sama-sama pemenang dan kemudian juga menangnya secara aklamasi," kata Adi.

"Bagi saya ini tentu menjadi kabar yang agak kurang oke, terutama bagi konstituen PPP," imbuhnya.

"Mestinya di muktamar kali ini adalah ajang konsolidasi, ajang persatuan, bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada di PPP itu semuanya bersatu, saling bahu-membahu," papar Adi.

"Tentu saja untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi pemilu di 2029 di masa yang akan datang," sambungnya

"Karena kita tahu bahwa di pemilu sebelumnya, 2024, saya kira PPP tidak masuk untuk yang pertama kalinya ke parlemen," ujar Adi.

Baca juga: Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP, Sindiran Romahurmuziy : Ini Bukan Hasil Muktamar, Tapi Ngamar

"Oleh karena itu, cukup disayangkan sebenarnya adanya dualisme semacam ini," paparnya.

Tidak Ada yang Diuntungkan

Selanjutnya, Adi menjelaskan bahwa dualisme alias saling klaim Ketua Umum PPP terpilih ini justru menjadi hal yang merugikan bagi semua pihak.

"Karena apa pun judulnya, dualisme itu dalam banyak hal cukup merugikan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik politik semacam ini," jelasnya.

Adi pun menyarankan segera dilakukan upaya penyelesaian konflik politik tersebut, termasuk mempertemukan kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.

Sebab, dualisme akan menghambat penghimpunan kekuatan politik di tubuh PPP, terutama dalam rangka persiapan untuk Pemilu 2029.

Jika tidak segera diselesaikan, maka dualisme ini malah membuat PPP terlalu larut dalam konflik, hingga tujuan untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 nanti terkesampingkan.

"Tentu harus ada upaya-upaya yang konkret dan solutif untuk mempertemukan kedua kubu ini, terutama untuk mencari jalan keluar," tutur Adi.

"Kira-kira apa yang terbaik supaya konfliknya ini tidak berkepanjangan, supaya dualismenya ini tidak akut, hingga menyebar luas dan itu saja akan kontra-produktif; bagaimana penguatan dan konsolidasi yang akan dilakukan di semua level itu akan terhambat secara signifikan," jelasnya.

"Karena kalau kita melihat kecenderungan, kalau ini tidak ada antisipasi yang cukup serius, maka konfliknya akan cukup mengganggu bagaimana menghadapi tahapan-tahapan pemilu di 2029. Misalnya, di tahun 2027 itu sudah akan ada verifikasi partai politik yang akan ikut pemilu," ujar Adi.

"Kalau tidak disegerakan solusinya, bukan tidak mungkin, justru PPP itu hanya larut dalam konflik klaim kemenangan, siapa yang paling absah. Tapi mereka lupa, bahwa sebenarnya PR terbesarnya adalah bagaimana mempersiapkan PPP itu lolos ke parlemen di 2029," tegasnya.

Adi pun mengimbau, seharusnya suasana muktamar digunakan untuk mengutamakan kepentingan bersama partai.

"Ini yang saya kira mumpung masih dalam suasana muktamar, maka rasa persaudaraan, rasa persatuan seperti tagline PPP itu memang harus diletakkan di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain," jelasnya.

Untuk diketahui, muktamar adalah sebuah pertemuan atau konferensi besar yang diadakan oleh suatu organisasi atau kelompok untuk membahas isu-isu penting, berbagi pengetahuan, memperkuat jaringan, dan mengambil keputusan penting.

Biasanya, muktamar dihadiri oleh anggota atau delegasi dari organisasi tersebut, dan dapat melibatkan pembicara tamu, ahli industri, atau pemangku kepentingan lainnya.

Muktamar diadakan oleh berbagai jenis organisasi, seperti lembaga pemerintah, partai, badan amal, asosiasi profesi, atau perusahaan.

Acara ini biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga satu minggu, tergantung pada kompleksitas dan skala topik yang dibahas.

Saling Klaim Sama-sama Terpilih secara Aklamasi

Hingga artikel ini ditulis pada Minggu (28/9/2025) malam, dualisme atau saling klaim antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim sebagai Ketua Umum PPP terpilih periode 2025-2030 belum terlihat penyelesaian resminya.

Pada Sabtu (27/9/2025) kemarin, pelaksanaan Muktamar X PPP sempat diwarnai kericuhan dan adu jotos antara sesama kader.

Setelah tensi acara sempat memanas itu, Mardiono diklaim telah terpilih secara aklamasi (pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara).

"Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Akan tetapi, sejumlah peserta Muktamar X PPP yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban dari Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono.

Penolakan LPJ (laporan pertanggungjawaban) itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP di arena Muktamar di Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

Para perwakilan DPW PPP menyampaikan penolakan itu di hadapan forum Muktamar bahwa mereka menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Ketua Umum.

Adapun, pengurus DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono di antaranya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumsel, Bengkulu, Babel, Riau, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Lalu, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DPW-DPW se-Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan DPW lainnya.

“Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” ujar Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin di lokasi.

Sementara itu, Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 secara aklamasi pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

Seluruh muktamirin yang merupakan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyerukan agar ada aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

(Tribunnews.com/Rizki A./Malvyandie)