Saling Klaim Kemenangan di Muktamar X PPP, Rekam Jejak Dualisme di Partai Berlambang Kakbah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), berujung pada saling klaim kemenangan.

Suasana panas sudah terjadi sejak pembukaan Muktamar. Terasa ketegangan antara pendukung dan penolak Mardiono membuat pidato pembukaan berulang kali tertunda.

Sejak awal, persaingan calon ketua umum memang mengerucut pada dua nama yakni Mardiono yang bersaing dengan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto.

Kubu Agus Suparmanto menyatakan Agus terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sementara kubu Muhamad Mardiono menegaskan Mardiono lebih dulu ditetapkan secara sah melalui persidangan resmi.

Dualisme PPP

Adu klaim kepemimpinan di PPP bukanlah kali pertama. Tahun 2014, menjelang Pilpres, dualisme kepemimpinan juga terjadi dan melibatkan Romy.

Kala itu, Romy menolak sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali mendukung pencalonan Prabowo Subianto di pilpres. Romy menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat.

Hasilnya, Suryadharma Ali resmi diturunkan sebagai ketua umum.

Masih di tahun yang sama, kasus dualisme berulang melalui dua Muktamar yang digelar oleh kubu Romy dan Djan Faridz. 

Pada 2 November 2014, Muktamar di Ancol, Jakarta menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Muktamar itu digelar sebagai tandingan dari Muktamar sebelumnya yang digelar di Surabaya, 15-19 Oktober 2014 yang menetapkan Romy sebagi ketua umum.

Namun, dualisme itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Peninjauan Kembali (PK) pada 2017 yang menyatakan kepemimpinan Romy sebagai yang sah. Putusan itu didahului oleh Muktamar islah yang digelar 2016 di Jakarta.

Kasus hampir serupa juga pernah terjadi di tahun 2022. Dualisme yang melibatkan Soeharso Monoarfa di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PPP. 

Namun, konflik ini bukan antara dua tokoh yang sama-sama mengklaim kursi ketua umum secara langsung, melainkan lebih kepada pencopotan Soeharso oleh internal partai yang kemudian memunculkan Muhamad Mardiono sebagai penggantinya.

Kronologi Dualisme Soeharso vs Mardiono

Soeharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP sejak 2019.

Pada September 2022, ia diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Muhamad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah PPP, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso.

Soeharso sempat mempertanyakan legalitas pemberhentian tersebut, karena menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART partai.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Mardiono, mengakhiri secara formal kepemimpinan Soeharso.

Saling Klaim

Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim sebagai Ketua Umum terpilih dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, yang digelar pada Sabtu (27/9/2025).

Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Namun, Sejumlah peserta Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban dari Plt Ketua Umum M. Mardiono.

Penolakan LPJ itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP di arena Muktamar di Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

Para perwakilan DPW PPP menyampaikan penolakan itu di hadapan forum Muktamar bahwa mereka menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Ketua Umum.

Adapun, pengurus DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono diantaranya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumsel, Bengkulu, Babel, Riau, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Lalu, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DPW-DPW se Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawsi Tengah, Sulawsi Barat dan DPW lainnya.

“Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” ujar Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin di lokasi Muktamar.

Sementara itu, Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X yang di gelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

Seluruh muktamirin yang merupakan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyerukan agar adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

Sebelum Agus Suparmanto ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP, Qoyum Abdul yang merupakan pimpinan sidang paripurna sempat membuka pendaftaran calon ketua umum PPP.

Saat itu, Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftar sebagai calon ketua umum kepada pimpinan sidang.

Tak hanya itu, Agus juga menunjukan kartu tanda anggota (KTA) PPP sebagai syarat mendaftar kepada pimpinan sidang dan muktamirin yang hadir.

“Kandidat tinggal calon ketua umum,” ujar Qoyum Abdul.