Kubu PPP Mardiono Siap Menghadapi Perlawanan Romahurmuziy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menyampaikan, kubu Mardiono akan melakukan pengurusan surat keputusan (SK) pengesahan partai politik dari Kementerian Hukum.

Menurutnya, kubu PPP Mardiono bisa meyakinkan Pemerintah, bahwa pihak merekalah yang sah untuk menjalankan kepengurusan partai belambang ka'bah itu.

"Ya saya kira ini kan pasti kita siapkan administrasi untuk, apapun yang akan menentukan SK Kumham sebagai partai politik," kata Amir, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Amir Uskara Klaim Hanya Rommy yang Tak Setuju Mardiono Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP

Baca juga: Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP, Sindiran Romahurmuziy : Ini Bukan Hasil Muktamar, Tapi Ngamar

"Dan saya kira kita bisa meyakinkan pemerintah bahwa ini (kubu Mardiono) memang yang sah," sambungnya.

Saat ditanya kemungkinan akan adanya pihak yang berupaya melakukan perlawanan atas keterpilihan Mardiono sebagai pimpinan PPP, Amir menyebut, pihaknya akan menghadapi hal tersebut.

"Kita hadapi," tegasnya.

Amir meyakini, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy telah memaksakan pencalonan Agus Suparmanto sebagai ketua umum PPP.

Hal itu dikarenakan, Agus Suparmanto yang diusung Rommy, bukan kader PPP, melainkan pihak eksternal yang secara tiba-tiba dicalonkan untuk menjadi pimpinan partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Karena kita dikunci, ini saya enggak tahu, karena tidak pernah ada orang luar partai yang bisa jadi ketua umum di PPP. Baru sekarang ini Romy memaksakan," ucapnya.

"Dan sebenarnya enggak mungkin bisa seperti Pak Agus itu. Hanya karena punya duit bisa jadi ketua umum di PPP," tutur Amir.

Rommy tak mengakui Mardiono Jadi Ketum Secara Aklamasi

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy membantah Muhamad Mardiono terpilih sebagai ketua umum atau ketum PPP secara aklamasi.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Rommy tersebut pada Minggu (28/9/2025).

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ungkapnya.

Ia menyebut itu sebagai klaim sepihak Mardiono sebelum adanya penetapan ketum partai belambang ka'bah tersebut.

Dia mengatakan, menurut cerita, Mardiono terpilih pada Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 21.22 WIB. 

Padahal, kata dia, Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketum.

Sehingga ia menekankan, berita yang menyebut Mardiono terpilih secara aklamasi merupakan klaim sepihak.

"Berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Hal itu, kata ia, juga merupakan upaya memecah belah partainya.

Rommy mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal dan diminta mundur. PPP, ucapnya, juga disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.