Program Makan Bergizi Gratis
Prabowo Monitor Keracunan MBG Meski Sedang Berada di Luar Negeri, Segera Panggil Kepala BGN
Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG setelah maraknya kasus keracunan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Ia menilai persoalan ini merupakan masalah besar yang harus ditangani serius.
“Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Prabowo mengaku meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama sepekan, ia tetap memantau perkembangan kasus MBG.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu,” ujarnya.
Baca juga: Siswa di Lampung Timur Keracunan Usai Santap MBG Roti Sosis, Alami Nyeri Ulu Hati hingga Mata Merah
Ia menekankan perlunya kewaspadaan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” ujarnya.
Menurut Prabowo, tujuan MBG adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh makanan bergizi.
Baca juga: KPAI Sebut Kasus Keracunan MBG Bisa Menimbulkan Dampak Psikologis Bagi Anak
“Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” katanya.
Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025.
Dari jumlah kasus tersebut tercatat 5.914 orang penerima manfaat terdampak.
Rinciannya, kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.
Tutup SPPG Bermasalah
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menutup 40 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah pelajar.
Penutupan dilakukan tanpa batas waktu hingga proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan saat ini ada 45 dapur yang diduga tidak menjalankan SOP yang menjadi penyebab kasus siswa mengalami keracunan.
“Ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan,” ujar Nanik di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (26/9/2025)..
Ia menjelaskan pihaknya tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak.
Ia menyebut kontrak para mitra hanya berlaku satu tahun dan di dalamnya terdapat klausul penghentian sepihak.
“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi ataupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” jelasnya.
Selain penutupan, BGN juga mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra dapur MBG.
Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga sertifikasi penting, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.
“Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam waktu sebulan para mitra di seluruh Indonesia tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup,” tegasnya.
Nanik menyesalkan kelalaian sejumlah dapur MBG bisa berdampak luas terhadap ribuan dapur lain.
Menurutnya, BGN tak segan menutup dapur yang abai terhadap standar kesehatan karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.
“Kontrak anda Cuma 1 tahun, dalam 1 tahun itu ada klausal bisa menghentikan sepihak, kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini sekarang 9.400 yang lain bisa jadi terancam,” pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.