Program Makan Bergizi Gratis
NU DKI dan Apmaki Dukung Langkah Pemerintah Pakai Produk dalam Negeri untuk MBG
RMI NU Jakarta dan Apmaki juga optimistis produk-produk dalam negeri mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk impor.
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta dan Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) mendukung penuh langkah pemerintah yang sudah memutuskan menggunakan produk dalam negeri untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).
RMI NU Jakarta dan Apmaki juga optimistis produk-produk dalam negeri mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk impor.
Baca juga: Sempat Dibantah BGN, Surat Tutup Mulut jika Terjadi Keracunan MBG Terbukti di Banyumas
Hal ini disampaikan RMI NU Jakarta dan Apmaki dalam diskusi bertajuk 'Program MBG untuk Pesantren yang Halalan Thoyyiban' di Kantor NU DKI di TB Simatupang, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
"Mari kita gunakan barang lokal, yang sudah pasti sesuai standar SNI sehingga aman untuk kesehatan, juga memenuhi prinsip halal, karena industri lokal, kita pasti lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ketua RMI NU DKI KH Rakhmad Zailani Kiki dalam diskusi tersebut.
Baca juga: SPPG Karanglewas Kidul Banyumas Dihentikan Sementara, 115 Siswa Mulai TK hingga SMA Keracunan MBG
Menurut Kiai Rakhmad, banyak dampak ekonomi ketika membeli atau menggunakan produk-produk dalam negeri untuk mendukung program MBG.
Salah satunya, kata dia, bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena semakin banyak industri yang melakukan produksi maka semakin banyak tenaga kerja yang di butuhkan.
"Pembelian produk-produk dalam negeri juga bisa meningkatkan pendapatan pajak negara, karna hasil penjualan ke dapur dapur MBG akan menyumbang pajak terutama dari PPN dan Pajak PPH 21 karyawan sekaligus mendatangkan pendapatan bagi negara dari sektor pajak," tandas Kiai Rakhmad.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum APMAKI, Ardy Susanto mengungkapkan bahwa industri-industri dalam negeri sudah mampu melakukan produksi alat masak dan makan serta wadah makan untuk program MBG.
Dia juga memastikan alat masak hingga wadah makan atau food tray dari industri dalam negeri sudah berstandar SNI.
"Kami, anggota APMAKI sudah mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan standart SNI, juga bersertifikat halal, dalam proses produksinya tidak menggunakan pelumas hewani. Itu adalah komitmen yang dapat kita pegang," tandas Ardy.
Ardy juga mengatakan Industri dalam negeri mampu memproduksi sekitar 82,9 juta pcs alat masak dan makan dalam waktu satu tahun untuk mendukung program MBG.
Menurut Ardy, produk lokal lebih tebal dan lebih kuat, karena memakai bahan dengan ketebalan dari 0,4-0,5 mm dengan berat antara 570 gram-680 gram.
"Sedangkan barang food tray impor memakai ketebalan bahan 0,3-0,38 mm dengan berat antara 420 gram-470 gram," tutur dia.
Selain itu, kata Ardy, ketersediaan spare part lebih terjamin ketika menggunakan food tray lokal.
Apabila, kata dia, jika ingin membeli badan atau tutup tray saja bisa tersedia. Sementara kata dia, kalau produk import harus membeli lagi satu set dan tidak tersedia untuk spare part.
Program Makan Bergizi Gratis
Profil M Qodari, KSP yang Sebut 8.000 Lebih Dapur MBG Tak Miliki Sertifikat Higienis |
---|
Dikritik Ahli Gizi, Begini Jawaban Waka BGN soal Ada Burger dan Spageti di MBG: Siswa Boleh Request |
---|
Kasus Keracunan MBG Disebut di Luar Nalar, Kepala BGN: 3.900 Mitra Bakal Dihapus dari Sistem |
---|
Dapur MBG Sarampad Bantah Jadi Penyebab Murid Keracunan, Sebut gara-gara Jajanan Sekolah |
---|
Kronologi Ulat Ditemukan pada Menu MBG Siswa di Jambi dan NTT |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.