Mahfud MD Ungkap Beda Jokowi dan SBY, Sebut SBY Pegang Teguh Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap perbedaan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025).

Awalnya, perbincangan itu membahas pentingnya kepemimpinan dengan nilai sipil atau civilian value, bukan militersitik.

Rocky Gerung memberi pandangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat militeristik.

Lalu Rocky memberikan pembanding SBY dan Jokowi.

SBY meski berlatar militer, dinilai Rocky memegang nilai sipil. Sedangkan Jokowi yang dari sipil, justru tampak militeristik.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Prabowo Mulai Tampak Militeristik, Beda dengan SBY yang Juga Berlatar Militer

Mahfud MD yang mengemban jabatan publik di masa kepemimpinan SBY dan Jokowi, memberikan pandangan terhadap keduanya.

Saat SBY menjabat Presiden dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014, Mahfud MD merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013.

Sementara saat Jokowi menjabat, Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud MD menegaskan, yang harus dipegang adalah nilai demokrasi, baik dipimpin orang dengan berlatar militer maupun tidak.

"Pak SBY itu selalu tampak demokratis, apapun kemudian selalu konstitusional kan. Pokoknya mungkin dia punya kepentingan politik tertentu, tetapi tetap koridornya itu konstitusi," ungkap Mahfud MD.

Mahfud mengatakan SBY sering mengajak diskusi, terutama mengenai sebuah rencana kebijakan apakah dibolehkan konstitusi atau tidak.

"Misalnya tentang isu-isu yang sedang hangat, biasanya Pak SBY itu bicara, dari konstitusi ini gimana kalau saya mengeluarkan jalan ini secara hukum bagaimana? Akibatnya secara politik gimana? Kalau politiknya begini, hukumnya nanti mau apa gitu," ungkap Mahfud menirukan ucapan SBY.

Sementara itu Mahfud MD menilai Jokowi sering memberi ruang diskusi saat rapat kabinet.

"Kepemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya masih lebih terbuka kalau rapat-rapat kabinet itu masih diskusi, masih tanya satu-satu."

"Meskipun dia punya agenda tapi tetap dilewatkan prosedur-prosedur itu sehingga ada prosedur mendengar di dalam sidang itu, mendengar," ungkapnya.

Jokowi kerap memberikan pengarahan di awal saat rapat dimulai.

"Ada yang mengawal sebelum mengeluarkan pernyataan lepas dari kita setuju atau tidak. Di situ saya melihat ada peran Pak Pratikno (mantan Mensesneg) dan Pak Luhut (mantan Menko Kemaritiman dan Investasi)."

"Sehingga diarahkan agar tidak terlanjur ke pinggir-ke pinggir, yang oleh sebab itu selama dia masih di atas dia kendalinya kuat kan terhadap situasi gitu," ungkap Mahfud.

Mahfud MD kemudian melanjutkan pernyataannya, Indonesia membutuhkan orang seperti SBY.

"Pak SBY itu lebih banyak mengajak berdiskusi dan kemudian kembali ke prinsip konstitusi gitu. Sehingga membuka ruang dan bertanya kalau ada sesuatu."

"Itu sering diskusi dengan Pak SBY. Saya kira ya kita perlu yang kayak gitu," ungkap Mahfud MD.

Rocky Gerung: Pemerintahan Prabowo Mulai Terlihat Militeristik

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat militeristik.

Untuk diketahui, militeristik merupakan sifat, paham, atau kecenderungan yang berhubungan dengan cara-cara militer.

"Kita lihat misalnya hari-hari ini kita baca analis dalam negeri apalagi luar negeri itu mulai mendeteksi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan militarisme atau minimal creeping militarism, militarisme yang merangkak," ungkap Rocky Gerung.

Ia lalu menyebut pendapat yang meminta kepemimpinan harus dikembalikan pada sipil.

Tetapi, Rocky Gerung berargumen, yang perlu dipegang dalam demokrasi adalah nilainya, bukan orangnya.

Rocky mencontohkan kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang berlatar dari sipil, bukan militer.

"Jokowi itu pemimpin sipil, tetapi kultur politiknya militeristik kan. Jadi persoalan kita bukan orang sipilnya tetapi nilai sipilnya tuh."

"Karena itu yang lebih lebih tepat mengatakan demokrasi artinya kepemimpinan yang berbasis pada the supremacy of civilian value bukan civilian people. Jadi value-nya itu dalam demokrasi orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Itu dasarnya tuh," sambungnya.

Rocky lalu menyinggung kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Misalnya coba nih Pak Prabowo mulai kelihatan sifat militeristiknya. SBY juga militer, tetapi dia civilian (memegang nilai sipil). Bahkan, SBY itu sudah lebih sipil dari orang sipil sebetulnya kan. Nah, itu yang saya maksud kenapa civilian value itu yang mesti supreme, bukan orang sipilnya itu," tegas Rocky.

Baca juga: Mahfud MD Gabung Komisi Reformasi Polri yang Dibentuk Prabowo, Dasco: Beliau Tokoh Kredibel

Prabowo Bantah Militeristik

Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan militeristik atau militerisme.

Bahkan Prabowo mengeklaim menjadi orang pertama yang mendorong supremasi sipil atau civilian supremacy di tubuh TNI.

Hal itu disampaikan Prabowo untuk menepis anggapan, revisi Undang-Undang (RUU) TNI akan memunculkan militerisme.

"Saya yang dorong (TNI kembali ke barak). Saya pertama dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy," kata Presiden Prabowo, dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas, 7 April 2025. 

Dalam wawancara dengan pimpinan redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, 6 April 2025, Prabowo awalnya ditanya soal kekhawatiran publik terhadap revisi UU TNI yang akan membangkitkan dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru.

Prabowo mengatakan, para petinggi TNI-lah, termasuk dirinya, yang membawa prajurit TNI kembali ke barak.

“Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah membawa kembali prajurit ke barak merupakan dukungan TNI terhadap supremasi sipil.

"Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil," ucapnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)