Kasus Keracunan MBG di Berbagai Daerah, Komnas PA: Pelanggaran Hak Kesehatan Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) merespons soal insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa anak-anak sekolah.

Komnas PA memperoleh informasi kasus yang dilaporkan di berbagai daerah, termasuk Bandung Barat, Maluku, hingga Sleman.

Ketua Umum Komnas PA Agustinus Sirait berpandangan kasus keracunan ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam menjamin hak anak atas makanan dan kesehatan serta keselamatan.

"Program yang seharusnya mendukung gizi anak justru menjadi ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Ini adalah pelanggaran hak anak yang serius dan harus dipertanggungjawabkan," kata Agustinus. kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

Anak-anak berhak mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Ketika makanan MBG menyebabkan keracunan massal, itu berarti standar keamanan pangan tidak terpenuhi.

Ribuan anak mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sakit perut. Ini menunjukkan kelalaian dalam pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan, yang seharusnya diawasi ketat oleh lembaga terkait.

Semua anak berhak atas perlindungan yang sama dari risiko kesehatan.

Ketika program MBG tidak memperhatikan kebutuhan khusus, alergi, atau kondisi medis anak, itu melanggar prinsip kepentingan terbaik anak.

Tidak adanya informasi jelas soal asal bahan makanan, uji kelayakan, dan pengawasan dapur membuat orang tua kehilangan kepercayaan. Ini bertentangan dengan hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Anak-anak yang menjadi korban mengalami trauma. Orang tua menjadi cemas, takut, dan memilih menghindari program MBG, yang seharusnya menjadi hak anak untuk menikmati makanan bergizi di sekolah.

Komnas PA pun mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh.

"Audit di sistem pengadaan, penanganan, dan distribusi makanan di seluruh rantai program ini," kata dia

Agustinus juga mendesak penghentian sementara program MBG seiring audit hingga investigasi rampung.

"Badan Gizi Nasional harus melakukan investigasi cepat dan mendalam serta segera memaparkan hasil investigasi, karena BGN merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dari sisi pemerintah. Mereka memegang peranan penting dalam pengawasan dan tata kelola Program MBG ini," kata dia