Keracunan Massal MBG, Bareskrim: Proses Penanganan Kasus oleh Polda dan Polres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah menjadi isu yang ramai dibicarakan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca juga: Pengamat: Keracunan Massal MBG Imbas Pemerintah Lebih Fokus Tingkatkan Kuantitas SPPG Bukan Kualitas

Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menanggapi isu tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyatakan pihaknya hanya melakukan asistensi.

Baca juga: Komisi IX DPR: Kasus Keracunan di Bandung Barat Jadi Alarm Keras, Pengawasan MBG Tak Boleh Longgar

Sedangkan kasusnya ditangani oleh Polda dan Polres jajaran.

"Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh polda masing-masing. Polda, polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri," ucapnya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Helfi memastikan pihaknya akan mengawasi dan menjaga keamanan makanan yang akan disajikan mulai dari hulu sampai hilir.

"Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi itu tentunya muaranya memberikan rekomendasi kepasa pemerintah terutama kepada penyelenggara MBG itu sendiri," imbuhnya.

Sebagai informasi, k!sus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG.

Ada data dari tiga lembaga sebagai berikut Badan Gizi Nasional (BGN), 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September.

Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September.

Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025.

“Dari data dari tiga lembaga tersebut, kasus keracunan menimpa 5 ribu an penerima manfaat,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Pengamat: Keracunan Massal MBG Imbas Pemerintah Lebih Fokus Tingkatkan Kuantitas SPPG Bukan Kualitas

Menurut Qodari hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Adapun penyebab utama keracunan tersebut diantaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.