Sudirman Said Beberkan Prasyarat Penting agar Reformasi Polri Dipercaya Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiator Forum Warga Negara, Sudirman Said, menilai rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya akan berhasil bila dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan. 

Sudirman menyebut ada sejumlah prasyarat penting agar reformasi Polri dapat berjalan dan dipercaya publik.

Pertama, Komite Reformasi Polri harus beranggotakan tokoh-tokoh yang memahami persoalan mendasar sekaligus memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Kedua, proses reformasi harus dijalankan secara terbuka dengan melibatkan konsultasi publik yang luas. 

“Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi hanya akan dipandang sebagai proyek elitis,” kata Sudirman Said, dalam keterangannya kepada wartawan Selasa (23/9/2025).

Ketiga, menurut dia, reformasi tidak bisa dilepaskan dari penyegaran kepemimpinan di tubuh Polri.

Baca juga: Sosok Irjen Herry Rudolf Nahak & Brigjen Susilo Teguh Raharjo, Jadi Wakil Ketua Tim Reformasi Polri

“Ini Kapolri paling lama setelah reformasi, sudah hampir 5 tahun menjabat dengan banyak sekali catatan,” ujar Mantan Menteri ESDM itu.

Selain itu, Rektor Universitas Harkat Negeri ini, menekankan perlunya figur pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental. 

Menurut Sudirman, ada dua tipe pemimpin yang bisa mendorong transformasi besar: outsider atau figur dari luar institusi yang bebas dari keterikatan masa lalu, serta extraordinary insider, yaitu orang dalam yang tetap bersih dari praktik buruk dan memiliki jejaring serta dukungan kuat.

“Pengalaman empirik dan studi akademik menunjukkan, transformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dengan posisi yang unik dan keberanian luar biasa,” ujarnya.

Sudirman mengingatkan bahwa reformasi Polri akan menjadi pekerjaan berat mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian terus menurun akibat berbagai skandal dan penyalahgunaan wewenang. 

“Reformasi Polri akan memerlukan tekad dan tenaga luar biasa karena kondisi Polri terus mengalami declining trust. Di sisi lain, kita memerlukan instisusi Polri yang kuat dan dipercaya rakyat. Karena itu reformasi sebagai salah satu bentuk koreksi total bernegara, bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan,” pungkas Sudirman.

Forum Warga Negara ini lahir dan hadir pada penghujung Agustus 2025 dari para warga negara yang prihatin atas kondisi mutakhir bangsa yang, disadari, merupakan akumulasi dari berbagai perilaku pada tahun-tahun belakang. Forum ini sifatnya terbuka. 

Baca juga: Reformasi Polri: Menjawab Tuntutan Zaman dan Publik

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Polri untuk perbaikan dan evaluasi Polri secara menyeluruh, di tengah sorotan publik atas tindakan Polri di lapangan saat aksi demo.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo mengajak salah satunya eks Menko Polkam Mahfud MD untuk bergabung ke Komite Reformasi Kepolisian.

Menurutnya Presiden Prabowo tengah menentukan sosok Ketua dan anggota Komite Reformasi Kepolisian.

Selain Mahfud MD, ada juga Komjen (Purn) Ahmad Dofiri yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Reformasi Kepolisian.

Di sisi internal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah membentuk tim reformasi Polri yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah.