Penjelasan Wakil Kepala BGN Soal Dugaan 5 Ribu Dapur Fiktif MBG

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait isu temuan adanya 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengatakan, dugaan itu berasal dari usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar namun belum dibangun bukan memalsukan data.

"SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," kata Sony di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Dia menjelaskan, setiap usulan dapur SPPG wajib melewati sejumlah tahap.

Mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan.

Jika progres pembangunan masih nol persen, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.

Sony menyebut, dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi karena pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG..

"Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account," lanjut Sony.

Sony menyebut, hingga kini, BGN menerima 3.520 komplain.

Dari jumlah itu, 3.470 sudah direspons dan 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya mencoba keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.

"Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG," ucap Hida.

Awal Tudingan

Dikutip dari Tribunnews.com, tudingan itu berasal dari anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Nurhadi, yang menyebut adanya 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif.

Nurhadi mengungkapkan adanya temuan soal 5.000 SPPG atau dapur MBG yang tidak beroperasi karena tidak kunjung adanya pembangunan yang dilakukan.

Dia menuturkan oknum yang diduga telah memiliki izin untuk pembangunan dapur MBG justru mengalihkannya ke pihak investor.

"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan dengan investor," ujar Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI.

Menurut Nurhadi, temuan ini tidak bisa dianggap sepele karena program MBG menyerap anggaran APBN hingga ratusan triliun rupiah.

Adapun anggaran untuk program MBG tahun 2025 mencapai Rp171 triliun. Anggaran untuk tahun 2026 pun melonjak yakni mencapai Rp335 triliun.

Nurhadi pun meminta agar BGN memberikan atensi terkait temuannya tersebut karena ini juga menyangkut hak anak-anak Indonesia.