Tim Reformasi Polri Digeber Pekan Ini, Ini Alasan Prabowo Bergerak Cepat

Penunjukan Dofiri menandai bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan sudah masuk tahap pelaksanaan dengan struktur penasihat resmi di bawah Presiden.

Latar Belakang: Tuntutan Publik Usai Tragedi Affan Kurniawan

Langkah Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri tak lepas dari sorotan publik terhadap penanganan demonstrasi nasional yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025.

Aksi unjuk rasa yang dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR RI berujung pada bentrokan antara massa dan aparat di sejumlah kota.

Tragedi terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pengamanan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan gelombang protes lanjutan.

Lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, BEM SI, dan sejumlah tokoh lintas agama mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri. Mereka menilai tragedi tersebut mencerminkan kegagalan reformasi institusi pasca-Orde Baru.

Muhammadiyah bahkan meminta agar dibentuk tim independen untuk investigasi dan audit menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan aparat.

“Reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh agar institusi ini benar-benar menjadi sipil, humanis, dan akuntabel,” tulis pernyataan resmi PP Muhammadiyah.

Baca juga: Tim Pencari Fakta Demonstrasi Agustus akan Selidiki Dugaan Kekerasan TNI dan Polri

Presiden Prabowo sendiri menyampaikan belasungkawa atas kematian Affan dan menyatakan keprihatinan mendalam.

“Saya sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo dalam pernyataan resmi pada 29 Agustus 2025.

Pembentukan Tim Reformasi Polri menjadi langkah awal pemerintah untuk merespons tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas dari masyarakat, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.