Tim Reformasi Polri Digeber Pekan Ini, Ini Alasan Prabowo Bergerak Cepat

Ringkasan Utama

Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembentukan Tim Reformasi Kepolisian sebagai respons atas dorongan masyarakat. Tim ini dirancang untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi Polri. Meski belum diumumkan siapa yang akan memimpin, tim dijadwalkan mulai bekerja pekan ini. Latar belakang pembentukan tim ini tak lepas dari sorotan publik terhadap penanganan demonstrasi nasional akhir Agustus 2025, menyusul tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembentukan Tim Reformasi Kepolisian sebagai respons atas usulan dari berbagai elemen masyarakat.

Tim ini dirancang untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi Polri secara menyeluruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian dari komitmen Presiden terhadap institusi kepolisian.

“Keinginan beliau adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Menurut Prasetyo, tim tersebut akan berbentuk Komite Reformasi Kepolisian dan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

“Keinginan beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian, ditunggu, sedang disusun,” ujarnya.

Baca juga:  Teka-teki Menghilangnya Wapres Gibran saat Pelantikan Menteri Terjawab

Meski belum ada nama yang ditunjuk sebagai ketua, Prasetyo memastikan tim akan segera mulai bekerja.

“Belum, belum ada yang ditunjuk sebagai ketua,” katanya.

Ia menambahkan, tim reformasi ini kemungkinan besar akan mulai bekerja dalam pekan ini.

“Tunggu, Insya Allah dalam minggu ini,” pungkasnya.

Ahmad Dofiri jadi Penasihat Reformasi Kepolisian

Sebagai bagian dari langkah konkret, Presiden Prabowo menunjuk Komjen (Purn) Pol Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P/2025.

Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Dengan latar belakang profesional dan pengalaman panjang di kepolisian, ia diharapkan mampu memberi masukan strategis dalam merancang arah reformasi institusi Polri ke depan.

Penunjukan Dofiri menandai bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan sudah masuk tahap pelaksanaan dengan struktur penasihat resmi di bawah Presiden.

Latar Belakang: Tuntutan Publik Usai Tragedi Affan Kurniawan

Langkah Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri tak lepas dari sorotan publik terhadap penanganan demonstrasi nasional yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025.

Aksi unjuk rasa yang dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR RI berujung pada bentrokan antara massa dan aparat di sejumlah kota.

Tragedi terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pengamanan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan gelombang protes lanjutan.

Lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, BEM SI, dan sejumlah tokoh lintas agama mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri. Mereka menilai tragedi tersebut mencerminkan kegagalan reformasi institusi pasca-Orde Baru.

Muhammadiyah bahkan meminta agar dibentuk tim independen untuk investigasi dan audit menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan aparat.

“Reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh agar institusi ini benar-benar menjadi sipil, humanis, dan akuntabel,” tulis pernyataan resmi PP Muhammadiyah.

Baca juga: Tim Pencari Fakta Demonstrasi Agustus akan Selidiki Dugaan Kekerasan TNI dan Polri

Presiden Prabowo sendiri menyampaikan belasungkawa atas kematian Affan dan menyatakan keprihatinan mendalam.

“Saya sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo dalam pernyataan resmi pada 29 Agustus 2025.

Pembentukan Tim Reformasi Polri menjadi langkah awal pemerintah untuk merespons tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas dari masyarakat, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.