Analisis Peluang Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP

Kemudian lewat instrumen pemberitaan, pihaknya membandingkan pemberitaan positif ketiga kandidat dalam dua bulan terakhir.

Skor Mardiono ialah 90 persen, Andi Amran Sulaiman 80?n Sandiaga Uno 70%. "Mardiono meraih skor tertinggi dengan pemberitaan positif yang signifikan terutama dukungan untuk kembali menjadi ketum PPP dari internal PPP, disusul dengan Amran Sulaiman dengan pemberitaan positif terkait kinerjanya di sektor pertanian, tetapi Amran belum secara tegas mengonfirmasi apakah dirinya akan maju sebagai kandidat Ketua Umum PPP," katanya.

"Sandiaga Uno memang mayoritas pemberitaan positif ialah seputar fokus kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, meski terdapat sejumlah dukungan internal PPP untuk menjadi kandidat ketum, tetapi belum terdapat pemberitaan terkait kesediaan Sandiaga Uno untuk turut berkontestasi dalam Muktamar X," kata Hasyibulloh.

Dari analisis tersebut, Dia menilai, Mardiono memiliki peluang besar untuk kembali menjadi Ketu Umum PPP pada Muktamar X di Jakarta.

"Mardiono unggul sebab rekam jejak utamanya pengalaman internal partai PPP yang cukup lama, yakni 28 tahun, sehingga memahami seluk beluk partai, dan juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus Presiden Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan," ujar dia 

Dia menambahkan sinyal restu dari Istana kerap dinilai menjadi kunci penting dalam menduduki kursi Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.

"Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem Presidensial, meletakan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik Ketua Umum Partai Politik, menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu Presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai Partai dalam koalisi Pemerintahan” pungkasnya. 

Baca juga: Muktamar X PPP Kian Dekat, Nama Mantan Mendag Agus Suparmanto Muncul jadi Calon Ketua Umum

Tentang Lembaga Survei Ethical Politica

Ethical Politics didirikan oleh Hasyibulloh Mulyawan bersama dengan Desa Apridiniserta sejumlah profesional lainnya.

Berdirinya Ethical Politics muncul dari keresahan untuk mengawal demi tegaknya politik yang beretika baik secara komunikasi Politik, Kebijakan Publik maupun Ekonomi Politik.

 Lahirnya Ethical Politics juga untuk menjadi lembaga riset dan penelitian yang kredibel, independent serta berkualitas dengan menggunakan pendekatan behavioral (Prilaku) masyarakat maupun elite politik sehingga mampu memahami fenomena-fenomena kontemporer yang muncul di Masyarakat.