Analisis Peluang Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh masuk bursa caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mulai dari Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Sandiaga Uno.

Dari ketiga nama itu, mana yang paling berpeluang?

Lembaga Riset dan Penelitian Politik, Ethical Politics, mencoba menganalisis ketiga nama tersebut lewat analisis pemberitaan. 

Dalam rilisnya yang bertajuk, Peta Perbandingan Kandidat Ketua Umum PPP Menuju Muktamar X tahun 2025”, Tim Riset Ethical Politics menggunakan empat instrumen perbandingan, yakni kapabilitas, elektabilitas dan akseptabilitas, instrumen yang kedua ialah pengalaman partai politik, ketiga manajemen organisasi dan konflik dan yang keempat frekuensi pemberitaan di media online. 

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan mengatakan haail perbandingan KEA (Kapabilitas, Elektabilitas, Akseptabilitas) ketiga kandidat memiliki skor yang hampir sama yakni sama-sama dikenal oleh publik, memiliki rekam jejak jabatan yang cukup bergengsi.

"Mardiono Pernah Menjabat Watimpres dan Utusan Khusus Presiden di Era Presiden Jokowi, dan kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pangan di Era Presiden Prabowo, Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian, dan Sandiaga Uno pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Hasyibulloh kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

Kemudian Dari instrumen pengalaman parpol, Sandiaga sebelumnya merupakan petinggi Partai Gerindra, dan menjadi kader PPP sejak 14 Juni 2023 dengan jabatan non struktural yakni Ketua Bappilu PPP.

Sementara Amran Sulaiman merupakan Teknokrat yang independen dan tidak berpartai.

Mardiono sendiri memulai karir dari bawah sebagai pengurus di DPC, hingga menjadi bendahara DPW lalu menjadi Ketua DPW Banten dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP sehingga total 28 tahun mengabdikan diri pada partai berlambang Kakbah ini. 

"Tim Riset Ethical Politics menemukan fakta bahwa ketiga kandidat Ketua Umum PPP memiliki pengalaman masing-masing dalam manajemen organisasi dan pengelolaan konflik, Amran Sulaiman, dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan dan pupuk dan kerap melakukan operasi senyap, namun belum memiliki pengalaman menangani konflik internal partai," kata dia.

Sementara Sandiaga pernah menghadapi situasi saat isu SARA di Pilgub DKI dan polarisasi saat berkontestasi sebagai Cawapres 2019.

"Gaya manajemen konflik Sandi cenderung akomodatif dan negosiatif tanpa konfrontasi yang keras. Namun, karena baru genap 2 tahun menjadi kader PPP, Sandi belum teruji dalam manajemen organisasi dan penanganan konflik internal Partai," katanya.

Adapun Mardiono lewat 28 tahun masa pengabdian di PPP, dikatakan Hasyibulloh, telah mengalami sejumlah konflik internal PPP.

"Dengan pendekatan kompromi, konsensus dan menjaga harmoni Mardiono berupaya merangkul sejumlah faksi dan berhasil menjaga PPP tetap solid dalam Pileg 2024," kata dia

Kemudian lewat instrumen pemberitaan, pihaknya membandingkan pemberitaan positif ketiga kandidat dalam dua bulan terakhir.

Skor Mardiono ialah 90 persen, Andi Amran Sulaiman 80?n Sandiaga Uno 70%. "Mardiono meraih skor tertinggi dengan pemberitaan positif yang signifikan terutama dukungan untuk kembali menjadi ketum PPP dari internal PPP, disusul dengan Amran Sulaiman dengan pemberitaan positif terkait kinerjanya di sektor pertanian, tetapi Amran belum secara tegas mengonfirmasi apakah dirinya akan maju sebagai kandidat Ketua Umum PPP," katanya.

"Sandiaga Uno memang mayoritas pemberitaan positif ialah seputar fokus kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, meski terdapat sejumlah dukungan internal PPP untuk menjadi kandidat ketum, tetapi belum terdapat pemberitaan terkait kesediaan Sandiaga Uno untuk turut berkontestasi dalam Muktamar X," kata Hasyibulloh.

Dari analisis tersebut, Dia menilai, Mardiono memiliki peluang besar untuk kembali menjadi Ketu Umum PPP pada Muktamar X di Jakarta.

"Mardiono unggul sebab rekam jejak utamanya pengalaman internal partai PPP yang cukup lama, yakni 28 tahun, sehingga memahami seluk beluk partai, dan juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus Presiden Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan," ujar dia 

Dia menambahkan sinyal restu dari Istana kerap dinilai menjadi kunci penting dalam menduduki kursi Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.

"Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem Presidensial, meletakan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik Ketua Umum Partai Politik, menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu Presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai Partai dalam koalisi Pemerintahan” pungkasnya. 

Baca juga: Muktamar X PPP Kian Dekat, Nama Mantan Mendag Agus Suparmanto Muncul jadi Calon Ketua Umum

Tentang Lembaga Survei Ethical Politica

Ethical Politics didirikan oleh Hasyibulloh Mulyawan bersama dengan Desa Apridiniserta sejumlah profesional lainnya.

Berdirinya Ethical Politics muncul dari keresahan untuk mengawal demi tegaknya politik yang beretika baik secara komunikasi Politik, Kebijakan Publik maupun Ekonomi Politik.

 Lahirnya Ethical Politics juga untuk menjadi lembaga riset dan penelitian yang kredibel, independent serta berkualitas dengan menggunakan pendekatan behavioral (Prilaku) masyarakat maupun elite politik sehingga mampu memahami fenomena-fenomena kontemporer yang muncul di Masyarakat.