Muktamar X PPP Kian Dekat, Nama Mantan Mendag Agus Suparmanto Muncul jadi Calon Ketua Umum

Deklarasi Ulama Ka’bah Bengkulu ini menambah daftar dukungan terhadap Mardiono menjelang Muktamar PPP, yang diprediksi akan menjadi momentum penting bagi arah kepemimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut.

Sosok Agus Suparmanto

Agus Suparmanto adalah seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo, dari Oktober 2019 hingga Desember 2020.

Agus dikenal aktif dalam dunia olahraga, khususnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) selama dua periode.

Lahir pada 23 Desember 1965 di Jakarta, ia menempuh pendidikan di Universitas Nasional dan memiliki latar belakang sebagai santri.

Tolak Mardiono Maju

Sebelumnya, Pimpinan Majelis, Mahkamah dan sejumlah organisatoris DPP hingga DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meminta Muhammad Mardiono tak maju sebagai calon Ketua Umum PPP dalam Muktamar ke-X yang akan digelar pada akhir tahun 2025 ini.

Permintaan itu, merupakan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Ulama’il Ka’bah ke-1 yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada Senin (8/9/2025).

"Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kyai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Sdr. H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025," kata Sekretaris Majelis Syariah, KH. Fadlolan Musyaffa saat membacakan pernyataan sikap.

Selain itu, Fadlolan menyerukan pada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung M. Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar ke-X tahun 2025.

Dia menjelaskan, permintaan dan seruan itu didasari lantaran Mardiono selaku Plt PPP dianggap gagal pada Pemilu 2024. 

Bahkan, kata dia, Mardiono telah melanggar AD/ART PPP lantaran menjabat Plt Ketua Umum PPP terlalu lama.

"Bahwa, kepemimpinan PPP yang dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) dengan waktu terlama sepanjang sejarah yakni 9 September 2022 hingga saat ini nyatanyata melanggar AD/ART PPP," tutur Fadlolan.

Di sisi lain, kepemimpinan Mardiono dianggap gagal lantaran untuk kali pertama PPP tak lolos ke ‘Senayan’. 

Menurutnya, hal ini merupakan pukulan telak bagi para fungsionaris dan 5,8 juta pemilih PPP di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mardiono Ingatkan Kader Tetap Kompak Jelang Muktamar PPP

Selain itu, kata dia, Mardiono tak melaksanakan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip kolektif-kolegial. Hal itu ditandai dengan tidak dibentuknya Lajnah Penetapan Caleg (LPC) yang merupakan perintah AD/ART.