Demokrat: Prabowo Anti Perjudian, Siapapun Terlibat Harus Dihukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto konsisten memerangi praktik perjudian.

Ia menyatakan siapapun yang terlibat, termasuk pejabat harus diproses hukum jika terbukti.

“Presiden Prabowo itu anti perjudian. Tiga yang dia mau yaitu basmi perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi serta teroris juga,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Benny menegaskan aparat penegak hukum wajib membawa semua pihak yang terbukti terlibat ke pengadilan.

“Karena itu siapapun yang terlibat dalam kasus perjudian harus dibawa pengadilan untuk dihukum. Itu saja. Siapapun itu,” ucapnya.

Saat ditanya apakah termasuk mantan Menkomdigi sekaligus Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, yang namanya sempat dikaitkan dalam pusaran judi online, Benny menekankan hukum berlaku sama.

“Ya kalau ada, kalau memang dia terbukti. Iya kan. Bukan mungkin lagi, ya harus dong. Kalau memang terbukti kan. Kalau ada bukti, kalau enggak ya jangan,” jelasnya.

Tak hanya soal perjudian, Benny juga menyinggung kasus korupsi proyek BTS yang menyeret nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

“Ya semualah. Kami mendukung Presiden Prabowo untuk menindak tegas, mendukung beliau untuk memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi,” kata dia.

Benny menilai Prabowo memiliki instrumen lengkap untuk melaksanakan agenda bersih-bersih tersebut.

“Dia punya dua tangan: kepolisian, kejaksaan. Jadi pasukan. Dia sangat lengkap untuk memberantas kejahatan korupsi. Di luar itu tambah lagi ada KPK,” pungkasnya.

Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta  pada Senin (8/92025). 

Ada lima pejabat dari empat kementerian yang dilantik Presiden. 

Mereka diantaranya Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, lalu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan gantikan Sri Mulyani, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi gantikan Budi Ari Setiadi, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI gantikan Abdul Kadir Karding .