17 Tuntutan Rakyat Belum Dipenuhi, BEM UI Beri Nilai 0 Besar ke DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Universitas Indonesia (UI) memberikan penilaian 0 besar kepada DPR RI.

Penilaian itu diberikan setelah masa tenggat atau deadline 17 tuntutan dari rakyat belum semuanya terpenuhi.

Baca juga: BEM UI Tantang Pimpinan DPR Temui Massa Aksi di Depan Gedung: Jangan Mengundang Hanya untuk Meredam

Kata Kepala Kajian Strategis BEM UI Diallo Hujanbiru, DPR sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kemampuan yang banyak dalam hal upaya menuntaskan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Akan tetapi dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal. Masih banyak, kami rasa 0 besar dalam hal penuntasan," kata Diallo saat aksi massa mahasiswa UI di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Baca juga: BEM UI Tantang Pimpinan DPR Temui Massa Aksi di Depan Gedung: Jangan Mengundang Hanya untuk Meredam

Diallo lantas membeberkan beberapa tuntutan yang dianggap penting namun belum juga dituntaskan oleh DPR RI.

"Seperti pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi selama tanggal 25 sampai 31 agustus," ucap dia.

Kemudian, soal masih adanya anggota-anggota DPR yang aktif namun dirasa publik pernyataannya telah mencederai perasaan.

"Masih ada anggota dewan yang menyatakan pernyataan yang kontroversi dan tidak bersimpati terhadap rakyat, tapi masih memegang jabatan di DPR," beber dia.

Selanjutnya, publik juga kata dia, menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil.

Dalam hal ini, mereka menuntut agar para prajurit TNI kembali ke barak militer.

"Itu semua yang akan kita tuntut pada hari ini, dan kita juga akan terus bergulir," ucap Diallo.

Dengan masih banyaknya tuntutan yang belum terpenuhi itu, maka Diallo tidak menampik kemungkinan akan adanya aksi-aksi lanjutan ke depan.

Menurut dia, aksi akan terus dilakukan selama publik belum merasakan kemenangan atas apa yang dituntut.

"Ini adalah penagihan janji pertama, dan ini akan ada penagihan janji selanjutnya dan penuntutan terhadap reformasi lembaga dan negara selanjutnya. Kita intinya (berjuang) sampai menang," tandas dia.

Baca juga: BEM UI Gelar Demo di DPR RI, Suarakan RakyatTagihJanji dengan 17+8 Tuntutan

Isi "17+8 Tuntutan Rakyat"

"17+8 Tuntutan Rakyat" adalah seruan yang diprakarsai sejumlah selebgram dan tokoh publik, seperti Jerome Polin dan Abigail Limuria, yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Dalam tuntutan itu, termuat hal-hal yang harus dipenuhi anggota DPR dan pemerintah dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Untuk jangka pendek, deadline alias tenggat waktu tuntutan adalah pada Jumat (5/9/2025) lalu.

Sementara, deadline tuntutan jangka panjang berakhir pada 31 Agustus 2026.

Isi dari "17+8 Tuntutan Rakyat" yang deadline-nya berakhir pada 5 September 2025 adalah:

Untuk Presiden

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Pastikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Berikut ini isi tuntutan yang deadline-nya berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang:

• Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, penguatan.
• Independensi KPK dan penguatan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.