Baru Dilantik Jadi Menkeu, Gaya Komunikasi Purbaya Yudhi Langsung Dikritik Nirempati

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita."

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin (8/9/2025).

Purbaya lalu meyakini bahwa tuntutan rakyat soal ekonomi ini akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Bahkan Purbaya berjanji akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," ungkap Purbaya.

Baca juga: Pasar Menanti Strategi Baru Menkeu Purbaya, Analis: Momentum Uji Eksekusi Reformasi

Menanti Terobosan Kebijakan Purbaya Yudhi 

Bhima Yudhistira mengaku, kini setelah Purbaya Yudhi resmi menggantikan Sri Mulyani, publik khususnya para pelaku pasar menanti terobosan-terobosan kebijakan dari Purbaya ini.

Sejauh ini Bhima baru mendengar satu kebijakan yang akan diambil Purbaya sebagai Menkeu, yakni soal tim percepatan penyerapan anggaran.

Bhima pun masih menantikan kebijakan-kebijalan lainnya yang akan diambil Purbaya di sisa waktu 2025 ini.

"Dan yang ditunggu sebenarnya oleh pelaku pasar, pelaku usaha, juga publik adalah kebijakan-kebijakannya apa. Saya baru dengar satu kebijakan Pak Purbaya Yudhi ini soal tim percepatan atau tim khusus untuk penyerapan anggaran."

"Nah, ini kan waktunya tinggal sisa 3 bulan efektif. Sementara belum terdengar dari sisi kualitas anggaran, belum terdengar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, apa yang menjadi fokus, apakah ada perubahan di dalam RAPBN 2026?"

"Bisa enggak, Pak Purbaya Yudhi misalnya rem belanja militer, belanja pertahanan keamanan atau kemudian ada inovasi perpajakan yang dikeluarkan? Apakah mungkin PPN turun dari 11 persen menjadi 8 persen ataukah misalnya yang dituntut publik adalah penghasilan tidak kena pajaknya naik menjadi Rp 7 juta per bulan dari sebelumnya 4,5 juta. Jadi itu yang belum disampaikan," ungkap Bhima.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Betul Bagaimana Caranya Memperbaiki Ekonomi

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Purbaya sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2020 lalu.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Dilansir laman resmi LPS, Purbaya Yudhi memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).