Instruksi Mendagri Dorong Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas di Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang. 

Salah satu poin utama yang ditekankan Mendagri adalah pentingnya pemda dalam menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan, bukan dengan respons yang represif.

Penegasan ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah melalui daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. 

Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis. 

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial.

"Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global," ujar Iwan melalui keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

Meski begitu, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. 

Dirinya menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

"Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka. 

Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. 

Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Arahan Mendagri mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.