Fraksi PAN Siap Dukung Transformasi DPR, Ini Sikap Politiknya terhadap Tuntutan 17+8

Ringkasan Utama

• Fraksi PAN dukung transformasi DPR jadi lembaga yang lebih transparan dan aspiratif
• Komitmen disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, namun belum tegas soal pelaksanaan tuntutan rakyat
• PAN dorong penghentian tunjangan rumah dan moratorium kunjungan luar negeri
• Kanal Lapor PAN dibuka sebagai sarana kritik dan pengaduan publik
• Diksi “transformasi” DPR berbeda dari tuntutan “reformasi” DPR yang digaungkan gerakan 17+8
• Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat disusun kolektif oleh elemen sipil, viral di media sosial, dan terbagi dalam dua tenggat waktu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel.

Sikap ini disampaikan menyusul pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, yang menghasilkan kesepahaman untuk memperbaiki citra dan kinerja parlemen di tengah sorotan publik.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa Fraksi PAN siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan yang disuarakan dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

“Aspirasi ini harus dihargai dan dijadikan bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat,” ujar Putri kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Namun, hingga saat ini Fraksi PAN belum menyampaikan sikap tegas apakah akan melaksanakan seluruh poin tuntutan tersebut atau tidak. Pernyataan yang disampaikan masih bersifat umum dan belum mengarah pada komitmen implementatif terhadap tuntutan yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil.

Baca juga:  Puan Minta Maaf Atas Perilaku dan Ucapan Wakil Rakyat yang Tak Berkenan

Pernyataan Fraksi PAN menggunakan istilah “transformasi DPR”, yang secara semantik merujuk pada perubahan bertahap dan internal kelembagaan. Diksi ini selaras dengan narasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan pimpinan fraksi pada 4 September 2025.

Sementara itu, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat secara eksplisit menuntut “reformasi DPR”, yang mengandung makna perubahan struktural, sistemik, dan berbasis koreksi publik. Perbedaan diksi ini mencerminkan perbedaan kerangka perubahan yang diusulkan oleh parlemen dan masyarakat sipil.

Langkah Nyata: Tunjangan Dihentikan, Kunjungan Luar Negeri Dimoratorium

Sebagai bentuk komitmen awal, Fraksi PAN telah mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas bagi anggota DPR berstatus non-aktif melalui mekanisme resmi DPR RI. Selain itu, PAN juga mengusulkan moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali untuk agenda kenegaraan yang bersifat strategis dan mewakili negara secara resmi.

“Tidak hanya itu, Fraksi PAN memperkuat langkah transparansi dengan membuka kanal Lapor PAN sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan pengaduan terkait kinerja Fraksi PAN,” kata Putri.

Ia menambahkan bahwa kanal tersebut akan dikelola secara terbuka dan responsif, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Format, Isi, dan Tenggat

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat pertama kali mencuat di media sosial pada akhir Agustus 2025, menyusul gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Format tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang, yang disusun secara kolektif oleh berbagai elemen gerakan sipil, termasuk BEM SI, GMNI, KAMMI, dan jaringan aktivis independen.

Tagar #17+8 dan #IndonesiaBerbenah sempat menjadi trending di X (Twitter), Instagram, dan TikTok, menandai besarnya dukungan publik terhadap agenda reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan supremasi sipil.

Tuntutan ini terbagi dalam dua tenggat waktu:

• 17 tuntutan jangka pendek ditargetkan dipenuhi dalam waktu 1 minggu, hingga 5 September 2025
• 8 tuntutan jangka panjang ditargetkan selesai dalam 1 tahun, hingga 31 Agustus 2026

17 Tuntutan Jangka Pendek:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau beri sanksi kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum aparat atau anggota yang memerintahkan kekerasan
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tidak ambil alih fungsi Polri
14. TNI tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

Baca juga: Mabes TNI Buka Isi Dialog Anggota Brimob & Personel Bais saat Kericuhan Jakarta: Pangkat Kamu Apa?