Emrus Sihombing: Jangan Politisasi Deddy Yevri Sitorus, Kritik Harus Logis dan Ilmiah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus didesak agar dinonaktifkan setelah muncul polemik dari sejumlah anggota DPR RI lainnya. 

Namun, desakan terhadap Deddy itu dinilai bernuansa politis.

Pakar Komunikasi Politik sekaligus Komunikolog, Emrus Sihombing menyerukan agar perbincangan soal pendapatan anggota dewan kembali pada koridor ilmiah.

Dimana, harus dibandingkan secara setara dan relevan, bukan dibenturkan dengan kelompok sosial yang berbeda konteks.

“Ketika melakukan perbandingan, dari aspek ilmiah, harus yang setara dong,” kata Emrus kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Dia pun mencontohkan, seperti membandingkan ‘benda padat dengan benda padat’ atau ‘benda cair dengan benda cair’, dianalogikan: berat jenis air tawar dengan air laut.

Menurut Emrus, ukuran yang tepat adalah membandingkan pendapatan anggota dewan Indonesia dengan anggota dewan di negara lain, atau dengan pejabat negara lain (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam negeri.

“Itulah pembandingan yang setara,” ujarnya

Karena itu, dia menilai tidak logis menyandingkan pendapatan anggota dewan dengan upah minimum pekerja, sekalipun ada kasus di negara tertentu di mana upah minimum lebih tinggi dari pendapatan dewan negara lain. 

“Artinya, perbandingan yang logis harus setara,” kata Emrus.

Emrus juga meluruskan perdebatan tentang tunjangan.

Baginya, tunjangan melekat pada jabatan dan termasuk biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, bukan sekadar ‘tambahan pendapatan’ personal. 

“Tunjangan, menurut hemat saya, termasuk bagian dari biaya, yaitu pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan/pejabat negara,” jelasnya. 

Dia juga mengingatkan, praktik pemberian tunjangan juga berlaku untuk berbagai pejabat negara dan pemerintah.

Seruan Emrus ini sejalan dengan posisi Deddy Yevri Sitorus yang menolak simplifikasi dan pembingkaian yang tidak setara dalam membahas kesejahteraan anggota dewan. 

Dengan mengembalikan parameter perbandingan pada standar yang benar, Emrus menilai polemik bisa ditarik dari ruang emosional menuju perdebatan yang jernih dan berbasis data.

“Untuk itulah, mari kita berpikir jernih dan logis. Lakukan perbandingan tentang apa pun berdasarkan prinsip setara agar ilmiah,” tandas Emrus.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik, jika angotanya yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, melakukan kesalahan dan kekhilafan.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI F-PDIP Said Abdullah merespons sorotan publik terhadap Deddy dan Sadarestuwati.

Deddy Sitorus dipersoalkan setelah potongan video pernyataannya di salah satu televisi swasta dinilai membandingkan DPR dengan rakyat jelata.

Sementara itu, Sadarestuwati mendapat kritik karena ikut berjoget dalam acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD bersama Anggota DPR Fraksi PAN, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). 

"Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Hingga kini, DPP PDIP belum menentukan sikap atas dugaan pelanggaran etik Sadarestuwati dan Deddy Sitorus. 

Baca juga: PDIP Didesak Segera Tindak Tegas Deddy Sitorus, Buntut Pernyataan Rakyat Jelata

Said menilai DPP akan menelaah persoalan ini secara menyeluruh.