Aktivis 98 Sarankan Sri Mulyani dan Kapolri Mundur: Itu Lebih Terhormat

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis reformasi 1998 sekaligus akademisi, Ubedilah Badrun, menyarankan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal tersebut, kata Ubedilah Badrun, berkaca dari situasi belakangan ini yang marak massa melakukan aksi demonstrasi karena tidak puas dengan kinerja kedua pejabat tersebut.

Menurut Ubed, sapaan akrab Ubedilah Badrun, mundur dari jabatan lebih terhormat dibanding di-reshuffle ataupun diberhentikan.

"Kalau alau saya Sri Mulyani, saya mundur. Seperti Kapolri, daripada diberhentikan mendingan mundur, lebih terhormat. Kalau punya etik politik ya," kata Ubed, dikutip dari tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (2/9/2025).

"Saya nggak tahu kenapa di Indonesia ini kok orang pada nggak mau mundur kalau bersalah. Saya heran. Ada problem etik di dalam dirinya menurut saya," lanjutnya.

Ubedilah Badrun menilai bahwa Prabowo bisa melakukan reshuflle terhadap Sri Mulyani jika masyarakat sudah tidak percaya kepada Menteri Keuangan tersebut.

"Kalau Prabowo juga paham situasi semakin buruk semacam ini dan orang sudah tidak percaya kepada Menteri Keuangan, ya bisa reshuffle," tuturnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tahun Depan Tak Ada Penarikan Pajak Baru dan Kenaikan

Ubed menyebut bahwa di Indonesia ada banyak orang yang juga ahli ekonomi, tidak hanya Sri Mulyani.

"Terlalu banyak anak bangsa ini ahli ekonomi. Ada juga punya akses ke internasional, ke world bank juga ada orangnya, bukan hanya Sri Mulyani," kata Ubedilah Badrun.

"Tapi kalau Prabowo tidak melakukan reshuffle, tidak mengganti Kapolri, Kapolda dan seterusnya, saya termasuk orang yang belum percaya sama Prabowo untuk melakukan hal-hal yang seperti itu," ujar dia,

Ubedilah Badrun mengatakan penjarahan di rumah Sri Mulyani merupakan imbas dari statement Sri Mulyani yang dinarasikan seolah guru merupakan beban negara.

Menurut Ubed, Sri Mulyani hanya bertanya mengapa semua gaji dibebankan kepada negara, tetapi pernyataan tersebut dinarasikan berbeda oleh publik.

Ubedilah Badrun mengaku mendapat informasi bahwa banyak anak sekolah yang tidak terima gurunya disebut beban negara, sehingga mereka ikut berunjuk rasa.

"Ada narasi yang ditafsirkan oleh publik sebagai menyakiti juga, ketika Sri Mulyani mengatakan bahwa dia bertanya 'masa semua gaji dibebani kepada negara, termasuk gaji guru dan dosen.'," ujarnya.

"Mungkin Sri Mulyani bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat rakyat publik menjadi tanda tanya 'ini kenapa kok guru dan dosen didiskreditkan?'" kata Ubed.