Seruan Pemimpin Lintas Agama Agar Masyarakat Tenang dan Tidak Terprovokasi, Ajak Jaga Perdamaian

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah suasana tegang pasca-kerusuhan yang melanda ibu kota Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, enam organisasi keagamaan telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendorong masyarakat menjaga ketenangan dan menghindari provokasi.

Langkah ini muncul sebagai respons atas insiden unjuk rasa yang masih berlangsung sejak 25 Agustus 2025 hingga Minggu (31/8/2025) dini hari.

Demo yang ricuh di beberapa daerah terjadi akibat kematian seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri dan memicu gelombang protes nasional.

Awal mula peristiwa dimulai dari aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, lalu demo 28 Agustus 2025 tuntutan hak buruh, dan demo 29 Agustus 2025 bergeser ke tuntutan keadilan atas Affan dengan elemen reformasi Polri.

Para pemimpin keagamaan menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Affan dan mendoakan kekuatan bagi keluarganya.

Pernyataan ini ditandatangani oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai agama, termasuk KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta—organisasi ulama Islam yang berperan sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial di masyarakat Muslim; KH. Achmad Abubakar dari Muhammadiyah DKI, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan dakwah modern; Pendeta Ariyanus Larosa dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW), yang mewakili komunitas Kristen Protestan dan mempromosikan dialog antaragama.

Kemudian I Nengah Darma dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), badan pusat umat Hindu yang mengawasi praktik keagamaan dan budaya Hindu di tanah air; Mulyadi dari Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), organisasi yang menyatukan komunitas Buddha untuk memperkuat harmoni sosial; serta Ws. Liem Liliany Lontoh dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), yang membina umat Konghucu dalam etika dan filsafat Konfusianisme.

Mereka menekankan pentingnya menahan diri dari tindakan anarkis, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang damai dan sesuai ajaran agama masing-masing.

"Setiap bentuk kekerasan hanya akan merusak nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian yang menjadi dasar kehidupan beragama," demikian isi pernyataan tersebut.

Para tokoh ini juga mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum ini guna membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang adil, seperti peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang transparan.

Senada dengan itu, Masduki Baidlowi, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat MUI, seorang tokoh yang sering menjadi juru bicara isu sosial keagamaan, menyerukan penghentian demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Prabowo Panggil Semua Ketua Umum Parpol ke Istana Negara

Ia menegaskan bahwa hak berdemonstrasi dijamin konstitusi, tetapi ketika aksi tersebut mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat bawah yang bergantung pada aktivitas harian untuk mencari nafkah, maka perlu dievaluasi.

"Kita harus prioritaskan kesejahteraan bersama, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak secara ekonomi," ujarnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60 persen pekerja di Indonesia berada di sektor informal seperti ojek online dan pedagang kaki lima, yang rentan terhadap gangguan seperti kerusuhan.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan tensi sosial, di mana hingga 30 Agustus 2025, aksi protes telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah akibat kerusakan infrastruktur dan penghentian aktivitas bisnis di Jakarta.

Pemerintah telah membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki insiden Affan, sementara Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menindak tegas pelaku kekerasan dari pihak manapun.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti perkembangan resmi dan menghindari informasi hoaks yang beredar di media sosial, guna menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.

Sekilas Penyebab Demo

25 Agustus 2025

Protes terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi dan kemewahan elite politik, khususnya penolakan tunjangan perumahan DPR yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat di tengah inflasi dan PHK massal.

Demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan akumulatif sejak awal 2025 atas kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, termasuk kenaikan biaya hidup, pajak properti, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah.

Tujuan:

- Membubarkan DPR karena dianggap korup dan tidak mewakili rakyat.
- Menolak tunjangan DPR Rp50 juta/bulan, plus tuntutan reformasi anggaran pendidikan dan pajak.
- Menekankan kesetaraan sosial, dengan peserta utama mahasiswa dan masyarakat umum.

Aksi dimulai di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, diikuti ribuan mahasiswa dan warga.

Berlangsung damai pagi hari dengan orasi, spanduk bertuliskan "Rakyat Lawan Oligarki" dan "Pancasila Kawal Demokrasi", tetapi memanas sore hari akibat bentrokan dengan polisi.

Massa melempar batu, petasan, dan bom molotov; polisi merespons dengan gas air mata dan water cannon. Demonstrasi menyebar ke kawasan Asia Afrika, Pejompongan, dan Penjernihan I. Peserta termasuk elemen dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan warga biasa.

Ricuh menyebabkan 150 luka-luka (demonstran dan polisi), kerusakan halte TransJakarta, dan penutupan stasiun KRL Tanah Abang-Palmerah.

Tidak ada korban jiwa, tapi memicu gelombang protes lanjutan. Pemerintah membentuk tim.

Baca juga: Rumah Sri Mulyani Dijarah, Beredar Video Warga Serbu Rumah Menteri di Bintaro: Bawa Lukisan

28 Agustus 2025

Fokus pada perjuangan hak buruh di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi, dengan slogan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

Maksudnya menyoroti eksploitasi pekerja oleh kebijakan pemerintah, seperti outsourcing yang melanggar Putusan MK No. 168/2024 dan upah minimum yang tidak naik sesuai inflasi (rata-rata 8,5-10,5 persen).

Ini kelanjutan dari demo 25 Agustus, tapi lebih spesifik pada isu ketenagakerjaan.

Tujuan:

- Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen nasional.
- Penghapusan outsourcing (PP No. 35/2021), pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak (naikkan PTKP ke Rp7,5 juta, hapus pajak THR/pesangon/JHT).
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa Omnibus Law, RUU Perampasan Aset anti-korupsi, dan revisi UU Pemilu untuk redesign 2029.
- Perlindungan pekerja informal seperti ojol, medis, dan jurnalis.

Aksi serentak di 38 provinsi, pusat di depan Gedung DPR RI (10.000 buruh dari Jabodetabek) dan Istana Negara, digelar oleh KSPI, Partai Buruh, dan Koalisi Serikat Pekerja.

Dimulai pukul 10.15 WIB dengan long march dari Karawang, Bekasi, dll. Buruh bubar pukul 13.00 WIB secara damai, tapi digantikan mahasiswa yang menuntut pembubaran DPR.

Memanas pukul 18.00 WIB di Senayan dengan bentrokan: massa lempar batu atau petasan, polisi gas air mata/water cannon.

Puncaknya, rantis Brimob lindas Affan Kurniawan di Gatot Subroto saat bubarkan massa.

4.531 personel keamanan dikerahkan; ricuh sebabkan 150 luka, kerusakan fasilitas (halte, SPBU), dan 1 korban jiwa (Affan).

7 anggota Brimob ditahan untuk sidang etik.

Presiden Prabowo minta maaf dan bentuk tim investigasi independen.

Baca juga: Ramai-ramai Anggota DPR Minta Maaf, Terbaru Nafa Urbach Susul Eko Patrio dan Uya Kuya

29 Agustus 2025

Solidaritas atas kematian Affan sebagai "martir demokrasi", menuntut keadilan hukum dan reformasi Polri.

Isinya mengkritik represif aparat (kekerasan berulang seperti gas air mata kadaluarsa) dan kegagalan pemerintah lindungi rakyat kecil, di tengah isu ekonomi yang sama.

Eskalasi dari demo sebelumnya, kini fokus anti-kekerasan negara.

Tujuannya:

- Tanggung jawab Polri atas kekerasan/pembunuhan massa aksi; copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Hukum tegas pelaku (7 Brimob), bebaskan tahanan demo, reformasi Polri (tugas pokok/wewenang).
- Keadilan untuk Affan (kompensasi keluarga, investigasi transparan); tolak tunjangan DPR dan outsourcing.
- Lindungi pekerja informal seperti ojol (60 persen pekerja Indonesia per BPS).

Aksi serentak nasional, pusat di Jakarta (FX Sudirman ke Polda Metro Jaya atau Mako Brimob Kwitang atau Mabes Polri, pukul 13.00 WIB) oleh BEM SI, BEM UI, dan komunitas ojol. Massa ribuan orasi, long march, tapi ricuh: lempar batuatau molotov, bakar pos polisi atau gedung DPRD.

Di daerah: Makassar (bakar DPRD, 3 tewas), Surabaya (bakar pos polisi), Bandung (bakar Mess MPR), Semarang (bakar DPRD), dan lainnya.

Pemakaman Affan di TPU Karet Bivak dihadiri ribuan ojol dan tokoh seperti Anies Baswedan.

Prabowo Panggil Elite Parpol

Presiden Prabowo memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, seusai aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh dan anarkis di sejumlah daerah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan adanya undangan tersebut.

“Iya benar,” kata Herman saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Minggu (29/8/2025).

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini,” ujarnya.

Ia memastikan undangan yang disampaikan Presiden ditujukan kepada semua ketua umum partai politik.

“Betul-betul,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait agenda pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum parpol tersebut.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Igman Ibrahim)