GMNI Minta MKD Berhentikan Ahmad Sahroni Sebagai Anggota DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan Ahmad Sahroni sebagai Anggota DPR RI.

Hal ini buntut pernyataan kontroversialnya terkait rencana demo di DPR beberapa waktu lalu.

GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berdiri pada 23 Maret 1954.

Organisasi ini telah melahirkan tokoh-tokoh politik nasional, seperti Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI) hingga politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

"Kami telah berkirim surat ke MKD DPR RI agar menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI," ujar Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi di sela unjuk rasa di depan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Risyad menyebut, provokasi dari Sahroni telah melanggar prinsip-prinsip etik sebagai Anggota DPR RI. Antara lain Prinsip Kehormatan serta Prinsip Keadilan dan Kepatutan.

Sementara Sekretaris Jenderal GMNI Patra Dewa, meminta Ahmad Sahroni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pernyataan provokatifnya.

"MKD tentu harus menjaga agar pernyataan-pernyataan provokatif yang melukai hati rakyat seperti ini tak keluar dari mulut wakil rakyat," katanya

Ia juga menyebut pemecatan Sahroni nantinya akan menjadi evaluasi besar DPR RI agar anggotanya lebih memperhatikan aspek demokrasi dan tak memberikan kesan arogan terhadap rakyat.

Polemik Pernyataan Sahroni

Ahmad Sahroni adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang dikenal luas sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III sejak tahun 2014.

Ia mendapat kecaman luas karena pernyataannya yang dianggap merendahkan masyarakat.

Saat kunjungan kerja di Polda Sumut pada 22 Agustus 2025, Sahroni menanggapi kritik publik terkait gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi dan tuntutan pembubaran lembaga tersebut.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tert*l*l sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang t*l*l sedunia.”

Pernyataan ini langsung memicu badai kemarahan di media sosial dan ruang publik, karena dianggap menghina suara rakyat yang sah dalam demokrasi.