Demo 25 Agustus di DPR RI Hari Ini: 3 Tuntutan Utama Mahasiswa, Massa Warga Sipil Padati Lokasi

TRIBUNNEWS.com - Seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) hari ini, beredar di media sosial.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, membenarkan hari ini memang akan ada aksi demonstrasi di Gedung DPR RI.

Ruslan mengungkapkan demonstrasi akan digelar oleh sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI.

Ia menambahkan, koordinator lapangan dalam aksi demo oleh para mahasiswa adalah Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

"Jumlah massa sekitar 80 orang," kata Ruslan, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Ada tiga hal yang menjadi tuntutan utama para mahasiswa.

Baca juga: 425 Personel Polisi Dikerahkan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Depan DPR RI

Pertama, mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

Kedua, mereka menuntut agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti.

Ketiga, para mahasiswa menolak komersialisasi pendidikan.

"Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset," ujar Ruslan.

Selain kalangan mahasiswa, massa dari warga sipil sudah mulai memadati Gedung DPR sejak pukul 9.30 WIB.

Aparat kepolisian dan regu Brimob bersenjata lengkap tampak sudah bersiaga di sejumlah titik, termasuk di bawah flyover dekat Senayan Park, Jakarta Pusat.

Masih dari Kompas.com, situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang sedang memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.

"Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!" teriak sejumlah orang.

Pengamat: Bentuk Krisis Kepercayaan

Pengamat politik dair Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menanggapi soal seruan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada hari ini.

PSID adalah sebuah lembaga kajian yang berfokus pada isu demokrasi dan politik Islam tanpa afiliasi formal dengan partai atau tokoh politik.

Menurutnya, aksi tersebut menjadi sistem masyarakat tengah mengalami krisis kepercataan terhadap lembaga legislatif.

Nazar menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap wakil rakyat.

"Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi."

"Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025, sebelumnya beredar luas di media sosial.

Dalam seruan itu, aksi tersebut dilakukan sebab publik semakin merasa tak puas terhadap DPR RI.

Terlebih, belakangan ramai isu kenaikan tunjangan untuk wakil rakyat, terutama tunjangan perumahan yangd isebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Sentimen DPR lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang aspirasi publik turut memperkuat gelombang kritik.

Gerakan akar rumput seperti #PatiMelawan, yang awalnya menolak pajak lokal, kini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan nasional terhadap sistem perwakilan yang ada.

"Mahasiswa melihat DPR tidak lagi mewakili rakyat, tapi justru membebani APBN dengan tunjangan yang tidak masuk akal," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdul Qodir, Kompas.com/Lidia Pratama/Ridho Danu)