OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja
Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli Langsung Bersih-bersih: Rotasi Pegawai hingga Ubah Regulasi K3
Menaker Yassierli langsung melakukan gerak cepat dengan merotasi pegawai dan mengubah regulasi terkait K3 usai Noel terjaring OTT KPK.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, langsung melakukan bersih-bersih di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025).
Noel diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Selain Noel, 20 orang lainnya juga turut diamankan. Lembaga antirasuah turut menyita beberapa aset berupa uang, puluhan mobil, dan dua motor mewah merek Ducati.
Upaya yang dilakukan Yassierli yaitu meminta seluruh pegawai di Kemenaker menandatangani pakta integritas agar tidak melakukan korupsi.
Dia menegaskan, bagi siapapun yang melanggar, maka harus siap untuk dicopot dari jabatannya.
"Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat dan jajaran di Kemenaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Sempat Didesak Mundur dari Wamenaker, Noel Ebenezer Kini Terjaring OTT KPK
Tak cuma pegawai, Yassierli juga meminta kepada seluruh pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), untuk turut serta dalam menandatangani pakta integritas anti korupsi.
"Dengan total ada 1.000 PJK3 di seluruh Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi," ujarnya.
Yassierli juga telah merotasi sejumlah pejabat di Kemenaker yang sudah menjabat di posisi yang sama selama empat tahun.
Dia mengatakan hal itu demi tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kemenaker.
Ia turut merevisi sejumlah regulasi terkait pengajuan sertifikasi K3 usai Noel ditangkap KPK.
"Misalnya Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi," jelas Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli menghormati dan mendukung seluruh proses hukum yang telah dilakukan oleh KPK terhadap Noel.
Dia juga mengaku, penangkapan terhadap Noel adalah pukulan yang berat bagi Kemenaker.
Padahal, Yassierli tengah gencar melakukan perbaikan di Kemenaker sejak pertama kali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 lalu.
"Ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik Menaker atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan," tegasnya.
Prabowo Bakal Cari Pengganti Noel
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menuturkan Presiden Prabowo Subianto bakal segera mencari pengganti Noel setelah terjaring OTT KPK.
Prabowo, katanya, menghormati penuh proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah.
"Presiden sudah dapat laporan dan beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan pemerintah turut prihatin karena Wamenaker menjadi pejabat pertama di kabinet yang terjaring OTT KPK.
"Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan salah satu anggota koalisi merah putih diinfo jadi salah satu yang kena operasi tersebut," ujarnya.
Baca juga: Wamenaker Noel Terjaring OTT KPK, Legislator PKS Prihatin Presiden Gencar Suarakan Berantas KorupsiĀ
Prasetyo menekankan Presiden Prabowo sejak awal selalu mengingatkan agar jajaran kabinet berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah rakyat.
"Nah tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan Presiden ke kita semua bahwa kita perlu untuk terus hati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberi ke kita semua. Oleh karena itu, kita nyatakan keprihatinan yang mendalam," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.