Setya Novanto Dapat Diskon Vonis, Remisi, Bebas Bersyarat, Feri Amsari: Hukum Tajam ke Orang Kecil

Padahal, seharusnya kasus korupsi harus ditindak secara tegas dan keras.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkuasa lebih mudah mendapat keringanan, dan upaya pemberantasan korupsi tidak didukung maksimal.

"Lalu diberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan mengurangi masa pidana mereka. Bagi saya, [ini, red] keberpihakannya yang tidak terlihat," papar Feri.

"Apalagi sepengetahuan saya, konsep pemberantasan kasus-kasus extraordinary ya, white collar crime (sebutan lain untuk tindak pidana korupsi, dalam bahasa Indonesia artinya kejahatan kerah putih, red.) ini biasanya jauh lebih keras tegas begitu ya. gitu," ujarnya.

"Nah, pemberian seperti dicicil potongan remisinya berkali-kali, PK juga dimenangkan, memang tidak menunjukkan keberpihakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi," jelasnya.

"Orang yang punya kuasa begitu mudah mendapatkan remisi dan mereka bisa bebas sedemikian rupa dalam hal-hal yang menurut kita tidak dialami oleh pelaku tindak pidana lain, terutama kasus-kasus yang juga dianggap sebagai extraordinary, misalnya tindak pidana terorisme. Itu tidak akan pernah dapat yang begini-beginian begitu ya," sambung Feri.

Cerminan Penitensier di Indonesia: Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Selanjutnya, Feri Amsari menyebut bahwa pembebasan bersyarat Setya Novanto ini merupakan cerminan dari tak hanya peradilan, tetapi juga hukum penitensier di Indonesia.

Catatan: 
Hukum penitensier (penitentiaire recht) adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelaksanaan pidana (hukuman) setelah putusan dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Hukum ini mencakup bagaimana hukuman dijalankan, termasuk jenis hukuman, lamanya hukuman, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan hukuman. 

Feri, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam film dokumenter politik Indonesia tahun 2014 Dirty Vote itu menilai, kasus Setya Novanto cerminan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Misalnya, kasus maling ayam atau pencurian skala kecil malah pemidanaannya berlangsung lama.

Namun, untuk koruptor yang merugikan masyarakat luas, malah gampang mendapat keringanan.

"Ini tidak hanya soal peradilan ya, karena penghukuman pemidanaannya oleh pengadilan memang kasus PK dia diringankan. Tapi dalam konteks ini, juga sistem penitensier kita. Bagaimana penghukuman itu dijatuhkan kepada orang yang dianggap bersalah," kata Feri.

"Nah, sistem penitensier kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga di tahanan," paparnya.

"Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan-pengistimewaan ya. hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu bahkan bisa 2 tahun, terpidana kasus korupsi diberi remisi dan lain-lain," jelas Feri.