Langkah Presiden Soal Penghapusan Tantiem & Pembenahan Instansi Pemerintah hingga BUMN Dinilai Tepat

"Pimpinan DPR RI menyambut baik. Ya memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu bulan setengah yang lalu, bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separoh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Dasco, jika tantiem dihapus, akan ada penghematan hingga 18 Triliun.

"Lalu yang kedua memang tantimnya ditiadakan. Dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar 17 sampai 18 triliun dari tantiem-tantiemyang ada," pungkasnya.

Presiden soroti praktik penyelewengan

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengakui setelah 299 hari duduk di posisi kepala negara, ia semakin tahu ada banjir praktik penyelewengan di lingkungan pemerintahan. 

Perilaku-perilaku korupsi tersebut terjadi di setiap institusi, organisasi pemerintahan, maupun berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari pengamatannya ini, Prabowo kembali menyatakan bahwa masalah korupsi memang masih menjadi persoalan terbesar bangsa Indonesia.

“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Prabowo, temuan ini tidak harus ditutup-tutupi. Sebab untuk memperbaiki atau menuntaskan segala masalah, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui kesalahan tersebut. 

“Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ungkapnya.

“Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan sendiri, harus berani melihat penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” jelas Prabowo.