Puan Maharani Minta Izin Buat Sampaikan Teguran pada Prabowo: Kalau Tidak Diawasi, Bisa Lupa Arah

Dengan adanya mekanisme checks and balances, masing-masing lembaga negara dapat saling mengontrol, mengawasi, dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.

Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi, UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Mekanisme checks and balances cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki tiga cabang kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagaimana dikutip dari jurnal Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR RI (2017) dan diunggah di laman mpr.go.id.

"Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi serta pertanggungjawaban kami DPR RI kepada rakyat," papar Puan.

"Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional.
Karena kalau tidak diawasi bisa-bisa lupa arah, kalau tidak diingatkan bisa-bisa jalan sendiri," imbuhnya.

Puan juga mewanti-wanti, pentingnya teguran ini demi menjaga lembaga negara untuk selalu dalam jalur yang benar saat menjalankan tugasnya demi mewujudkan Asta Cita Presiden RI.

"Bahkan kadang sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan presiden dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)