Menkop Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Bukan Simpan Pinjam, tapi Perkreditan Rakyat

Meski demikian, pengawasan eksternal tetap diperlukan melalui Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) dan pembentukan Lembaga Penjamin Koperasi (LPK) untuk memberikan rasa aman kepada anggota.

Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat di Daerah Kabur, Cak Imin Anggap Hal yang Wajar

Koperasi Desa Merah Putih Tak Akan Terima Uang

Budi menjelaskan bahwa modal koperasi berasal dari iuran anggota. Skema operasionalnya meliputi pendataan pengurus, potensi desa, jenis usaha anggota, dan kebutuhan pembiayaan.

Pembiayaan akan dibagi menjadi CapEx (investasi aset jangka panjang) dan OpEx (biaya rutin). Bank tidak akan menyerahkan uang tunai kepada koperasi, tetapi langsung membayarkan kepada pemasok barang.

“Misalnya butuh pupuk 100 ton, bank akan membayar langsung ke PT Pupuk Indonesia. Barang dikirim, koperasi membayar sesuai margin yang didapat,” jelasnya.

Hanya bank-bank anggota Himbara yang dapat menyalurkan pembiayaan, dan mereka berhak menolak permohonan jika tidak sesuai kebutuhan.

“Kalau butuh Rp1 miliar, tapi mengajukan Rp2 miliar, ya nggak boleh,” tegasnya.

Baca juga: BUMN Peternakan Suplai Daging Sapi dan Kerbau ke 80.000 Koperasi Merah Putih

Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Ia menegaskan koperasi ini adalah alat perjuangan rakyat, bukan peluang keuntungan pribadi.

“Dulu waktu Orde Baru dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin ‘Ketua Untung Duluan’. Ini tidak boleh terjadi,” kata Prabowo.

Sistem koperasi Merah Putih akan berbasis teknologi demi menjamin transparansi.

“Semua aliran uang masuk keluar harus pakai teknologi. Kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi,” ujarnya.

Prabowo menegaskan koperasi ini juga menjadi strategi memutus rantai tengkulak dan rentenir.

Ia mengingat kembali pengalamannya memimpin HKTI sejak 2004, melihat langsung persoalan petani dari distribusi panen hingga kelangkaan pupuk bersubsidi.