5 Fakta Pidato Kenegaraan Prabowo pada Sidang Tahunan MPR 2025

TRIBUNNEWS.COM - Lima fakta pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Sidang Tahunan MPR 2025 menjadi sorotan publik karena pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

1. Pidato Kenegaraan Pertama Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi Prabowo Subianto.

Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, ini merupakan pidato kenegaraan pertamanya pada Sidang Tahunan MPR sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pidato kenegaraan adalah pidato resmi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan di hadapan Sidang Tahunan MPR (gabungan DPR dan DPD) sebagai bagian dari agenda kenegaraan tahunan.

Prabowo akan menyampaikan dua pidato.

Dalam pidato pertamanya, Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara pidato kedua disampaikan pada Sidang Paripurna DPR RI. 

Pidato kedua Presiden fokus pada pengantar atau keterangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Pada awal pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pendiri bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

"Pada hari ini saudara-saudara sekalian yang saya hormati pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia,  proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Ancam Sikat Jenderal TNI/Polri Jika Bekingi Tambang Ilegal, Mensesneg Bilang Begini

Prabowo mengatakan Presiden Soekarno berperan sebagai pemimpin perjuangan pembentukan NKRI, mempertahankan keutuhan wilayah, dan mengintegrasikan Irian Barat.

Kemudian Presiden Soeharto melakukan pembangunan ekonomi secara  merata, mewujudkan swasembada pangan, dan meletakkan dasar industrialisasi, serta menurunkan kemiskinan ekstrem.

Presiden B. J. Habibie, lanjut Prabowo, membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998. 

Lalu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memperkokoh kerukunan antar suku, agama, dan ras.