Dukungan Para Tokoh untuk Abraham Samad soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Ada Indikasi Kriminalisasi

"Ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi, secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat," ujar Ahmad. 

Ia berharap penyerahan surat itu bisa memberikan keterangan dari pihaknya bahwa tidak ada panggilan Polda Metro Jaya yang diabaikan.

"Untuk kapan waktunya, memang di dalam surat nanti kami merekomendasikan atau memberikan saran agar sekiranya pemanggilan itu dilakukan penjadwalan ulang setidaknya setelah perayaan hari kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah 17 Agustus 2025," tambahnya.

Kasus dugaan kriminalisasi terhadap Abraham Samad mencuat setelah namanya masuk dalam daftar 12 terlapor dalam perkara ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pemeriksaan dilakukan oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang menangani laporan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden

Abraham Samad menyatakan bahwa jika dirinya dijadikan tersangka, itu adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman suara kritis.

Ia merasa heran namanya diseret dalam kasus ini, padahal hanya mengomentari isu ijazah dalam sebuah tayangan podcast.

“Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target kriminalisasi jika jadi tersangka,” ujar Abraham dalam program Saksi Kata pada Senin (21/7/2025).

Ia menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan melawan secara hukum jika statusnya berubah menjadi tersangka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalisasi adalah:

proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat

Pengertian Kriminalisasi Secara Hukum

Secara normatif, kriminalisasi adalah proses ketika suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian diatur dalam hukum pidana sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi.

Pengertian Kriminalisasi dalam Konteks Sosial-Politik

Dalam praktiknya, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan penegakan hukum yang bermotif politik atau tidak adil, yaitu:

Menjadikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tanpa bukti kuat.

Menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik, balas dendam politik, atau mengintimidasi aktivis.

Ciri-Ciri Kriminalisasi Tidak Sah

Bukti lemah atau tidak relevan.

Proses hukum tidak transparan.

Ada tekanan politik atau konflik kepentingan.

Tindakan yang dituduhkan sebenarnya adalah bagian dari hak konstitusional, seperti kebebasan berpendapat.

Dampak Kriminalisasi

Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Terancamnya kebebasan sipil dan demokrasi.

Munculnya ketakutan untuk menyuarakan kritik atau pendapat.

Sejumlah tokoh nasional dan aktivis telah menyuarakan dukungan kuat terhadap Abraham Samad di tengah kasus dugaan kriminalisasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Dalam video berjudul ‘Dukungan Para Tokoh Untuk Abraham Samad’ mereka yang mendukung Abraham Samad dan menolak kriminalisasi, yaitu

Gatot Nurmantyo

Gatot Nurmantyo adalah seorang jenderal purnawirawan TNI yang dikenal luas di Indonesia, terutama karena kiprahnya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015–2017 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo

“Ingat tolak kriminalisasi Abraham Samad ini bukan zamannya lagi,” kata Gatot Nurmantyo

Novel Baswedan

Novel Baswedan adalah seorang mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal luas karena keberaniannya dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.

“Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad,” kata Novel Baswedan

Okky Madasari

Okky Madasari adalah seorang sastrawan, akademisi, dan sosiolog Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya yang kuat dalam menggambarkan isu sosial, politik, dan perjuangan melawan ketidakadilan.

“Saya Okky Madasari saya percaya pada integritas Abraham Samad saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad,” kata Okky Madasari

Feri Amsari

Feri Amsari adalah seorang pakar hukum tata negara, aktivis demokrasi, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat. Ia dikenal luas karena keberaniannya mengkritisi kebijakan pemerintah dan membela prinsip-prinsip konstitusi serta keadilan hukum

“Saya Feri Amsari menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan,” kata Feri Amsari.

Muhammad Said Didu

Muhammad Said Didu adalah seorang insinyur, birokrat senior, dan pengamat kebijakan publik yang dikenal luas karena sikap kritisnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama di bidang energi, sumber daya alam, dan tata kelola negara.

“Saya Said Didu cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo

Saya berharap dan saya minta tangan ada kriminalisasi pada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah asli Joko Widodo ,” kata Said Didu

Sementara itu, Abrahan Samad pun mengaku tak akan tinggal diam jika dirinya masuk menjadi tersangka.

"Saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi, menurut saya itu sesuatu yang harus saya lawan, karena ini kezaliman, misalkan itu terjadi karena menurut saya itu sudah harga diri, harus melawan," ujarnya lagi.

Identitas dan Latar Belakang Abraham Samad

Nama Lengkap

Dr. Abraham Samad, S.H., M.H.

Tanggal Lahir

27 November 1966

Tempat Lahir

Makassar, Sulawesi Selatan

Pendidikan

S1, S2, dan S3 Hukum – Universitas Hasanuddin

Profesi

Pengacara, Aktivis, Mantan Ketua KPK

Pasangan

Indriana Kartika

Anak

2 orang

Pendidikan dan Karier Awal

Menyelesaikan pendidikan hukum hingga tingkat doktoral di Universitas Hasanuddin.

Disertasinya membahas penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dan pengadilan khusus.

Memulai karier sebagai advokat pada tahun 1996, membela kaum lemah dan aktif dalam isu keadilan sosial.

Kiprah Antikorupsi

Mendirikan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, sebuah LSM yang fokus pada pembongkaran kasus korupsi dan mendorong pemerintahan yang bersih.

Terpilih sebagai Ketua KPK periode 2011–2015, menjadi ketua termuda dengan suara terbanyak di DPR.

Di masa kepemimpinannya, KPK menetapkan tersangka dari kalangan elit, termasuk Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Aktivisme dan Sikap Kritis

Setelah masa jabatannya di KPK, Abraham tetap aktif menyuarakan isu hukum dan demokrasi.

Ia dikenal sebagai sosok vokal dan berani, bahkan terhadap kekuasaan.

Saat ini aktif melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, membahas isu hukum dan sosial.

Abraham Samad adalah simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan hukum. 

(TRIBUN TANGERANG/KOMPAS.TV/TRIBUNNEWS)