Nusron Wahid: Pembangunan Perumahan Harus Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian

Program perumahan rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan target pembangunan dan renovasi hingga tiga juta unit rumah per tahun, program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang tinggal di pedesaan, wilayah pesisir, dan kawasan perkotaan kumuh.

Pemerintah berkomitmen menyediakan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

Salah satu komponen utama program ini adalah renovasi dua juta rumah tidak layak huni di desa-desa.

Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah dimiliki masyarakat namun tidak memenuhi standar kelayakan.

Renovasi ini tidak hanya memperbaiki struktur bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pencahayaan yang memadai.

Di wilayah perkotaan, fokus pembangunan diarahkan pada rumah vertikal seperti rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Kawasan kumuh akan direvitalisasi menjadi lingkungan yang lebih tertata dan manusiawi.

Pemerintah menggandeng sektor swasta dan BUMN untuk mempercepat pembangunan, namun tetap menjaga agar hunian yang dibangun tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk mendukung pembiayaan, pemerintah memperluas skema subsidi dan insentif fiskal. Subsidi perumahan ditingkatkan, dan sejumlah beban biaya seperti BPHTB dan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar dihapuskan.

Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan diluncurkan untuk membantu pengembang kecil, koperasi, dan BUMDes agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah rakyat, terutama di desa.

Program Sekolah Rakyat

Adapun sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.

Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap mulai dari asrama, makan bergizi tiga kali sehari, layanan kesehatan, hingga perangkat pembelajaran digital.

Program ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dan dirancang untuk membentuk karakter, keterampilan hidup, serta literasi digital siswa.

Pada tahun 2025, pemerintah telah mengoperasikan 159 Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan target 200 sekolah baru setiap tahun.

Total anggaran tahun ini mencapai Rp7 triliun, dan akan ditingkatkan pada 2026 sesuai arahan Presiden. Sekolah-sekolah ini tersebar dari Sumatra hingga Papua, dengan dukungan lebih dari 2.800 guru dan 4.400 tenaga kependidikan.