Nusron Wahid: Pembangunan Perumahan Harus Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian

Nusron Wahid: Pembangunan Perumahan Harus Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian

Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah.

Hal ini khususnya untuk sektor perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan sawah yang dimaksud terutama yang termasuk dalam kategori sawah abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan secara hukum untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Tujuan utama LP2B adalah mencegah alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian seperti industri dan properti, yang dapat mengancam produksi pangan nasional. Pemerintah menetapkan LP2B melalui perencanaan tata ruang dan kebijakan daerah, serta menyediakan insentif bagi petani dan pemilik lahan agar tetap mempertahankan fungsi pertaniannya.

Baca juga: BPS akan Rekap Data Capaian Pembangunan dan Renovasi Dalam Program 3 Juta Rumah

Menurut Nusron Wahid, lahan pertanian adalah kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

"Terkait program pemerintah, khususnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah untuk rakyat dan pembangunan sekolah, ATR/BPN siap mendukung. Pembangunan perumahan harus dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah karena lahan tersebut vital untuk ketahanan pangan nasional," kata Nusron, Senin (11/8/2025).

Seperti diketahui salah satu agenda besar Presiden Prabowo adalah program swasembada pangan, yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian. 

"Pak Presiden juga punya program swasembada pangan. Pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujar Nusron.

Untuk itu, ia menekankan kalau pembangunan industri dan program hilirisasi tetap dapat berjalan, selama tidak mengorbankan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B. 

"Kalau sawah berubah jadi pabrik, lama-lama kita tidak bisa swasembada pangan karena lahan pertanian,” kata Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN, menurut Nusron, akan terus memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Program Prioritas Presiden di Bidang Infrastruktur

Ada dua program prioritas di bidang infrastruktur yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya, yaitu program perumahan rakyat dan program sekolah rakyat.

Program Perumahan Rakyat