BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen, Fraksi PKB: Harus Diperkuat Sektor Produktif Rakyat

Ia mengingatkan jika stimulus melambat atau daya beli tertekan, maka ruang pertumbuhan bisa menyempit pada semester berikutnya.

“Kita butuh arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang makin presisi: tidak hanya menjaga permintaan, tapi juga mendorong ekspansi sektor produksi, hilirisasi, serta distribusi investasi ke daerah,” jelas Hanif.

FPKB, kata Hanif, mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat. 

Komitmen Presiden untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam desain fiskal, insentif investasi, dan pengelolaan sumber daya strategis nasional.

“Keadilan ekonomi tidak lahir dari pertumbuhan semata, tapi dari arah kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama," ucapnya. 

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, dan ekonomi digital rakyat. 

Stabilitas harga pangan dan energi juga menjadi elemen vital dalam menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional.

FPKB, menurut Hanif, akan terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi dalam angka makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. 

"Pertumbuhan 5 persen hanya berarti jika ia menyentuh yang 40 persen terbawah. Itulah makna pertumbuhan berkeadilan,” katanya.

Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II-2025, naik dari 4,87 persen pada kuartal I.

Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 4,04 persen. 

Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.665,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.264,5 triliun.

Capaian ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4,7-4,8 persen.