Wali Kota Solo soal Bendera One Piece Berkibar: Bagus! Pasang Gatot Kaca Juga Boleh

TRIBUNNEWS.COM - Fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, menjadi perhatian bersama.

Biasanya, setiap mendekati perayaan 17 Agustus, di berbagai wilayah berhias Bendera Merah Putih yang terpasang di depan rumah.

Namun kini, tidak hanya Bendera Merah Putih saja melainkan Bendera One Piece.

Bendera berlatar hitam dengan gambar tengkorak putih bertopi warna kuning dan merah itu saat ini banyak terpasang di depan rumah warga.

Selain sebagai ekspresi kreativitas, pemasangan Bendera One Piece ini dinilai sebagai bentuk kritik sosial.

Terutama kritik soal kebijakan pemerintah yang dianggap jauh dari keadilan.

Bendera bajak laut Straw Hat Pirates ini dianggap sebagai simbol solidaritas terhadap semangat petualangan, kebebasan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang diusung dalam cerita One Piece.

Sehingga, bendera ini sering dianggap sebagai lambang melawan penindasan, sikap anti-korupsi, atau semangat bebas.

Dalam konteks protes atau demonstrasi, bisa dipakai untuk menyindir kekuasaan pemerintah dunia yang korup di cerita One Piece.

Meski dinilai sebagai bentuk kritik sosial, tindakan ini ternyata bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius bila dilakukan sembarangan.

Lantas bagaimana respons pemangku kebijakan?

Baca juga: Profil Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP Nilai Berlebihan jika Bendera One Piece Dianggap Makar

Respons Wali Kota Solo

Wali Kota Solo, Respati Ardi, buka suara soal viralnya aksi pemasangan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Respati Ardi mengatakan tak ingin melarang warganya yang ingin memasang bendera serial film kartun itu.

Ia menilai sah saja jika publik ingin mengekspresikan diri.

Terlebih tidak ada aturan baku mengenai pemasangan bendera dan simbol-simbol lain dalam menyemarakkan HUT RI.