Rabu, 1 Oktober 2025

Abolisi dan Amnesti dari Presiden RI

Anggota DPR Sebut Abolisi-Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Wujud Kenegarawanan Presiden

Anggota DPR menilai keputusan pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mencerminkan sikap kenegarawanan presiden.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Ist
ABOLISI UNTUK TOM LEMBONG - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto, bersamaan dengan 1.116 kasus lainnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Sedangkan Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 

Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.

Diketahui Tom Lembong divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

Atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim memvonis Terdakwa Tom Lembong hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara tersebut.

Tak hanya itu Tom Lembong juga dihukum membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara

Sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto. 

Selain itu, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Ia dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved