Tok! MK Ubah Cara Penunjukan Petugas Data Pribadi, Cukup Satu Kriteria

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkirakan bahwa Indonesia akan membutuhkan lebih dari 140 ribu petugas PPDP untuk menjamin perlindungan data pribadi di berbagai sektor, mulai dari lembaga pemerintah, swasta, hingga platform digital.

Implikasi Lebih Luas

Putusan ini bukan sekadar soal penafsiran tata bahasa hukum. Ia menyentuh fondasi perlindungan digital di Indonesia. Di tengah maraknya kebocoran data dan eksploitasi informasi pribadi, negara kini memiliki landasan hukum yang lebih tegas dan inklusif untuk menjamin hak-hak digital warga.

UU PDP kini lebih selaras dengan prinsip-prinsip internasional, yang mengakui hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga wajib memastikan bahwa pelaksanaan norma berjalan secara konkret dan menjangkau seluruh sektor yang relevan.