Pendidikan GOTAG
data pribadi
Berita
-
Nurul Arifin: Kesepakatan Layanan Digital AS-Indonesia Demi Perkuat Perlindungan Data Pribadi WNI
Nurul menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan yang diumumkan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi
-
Tok! MK Ubah Cara Penunjukan Petugas Data Pribadi, Cukup Satu Kriteria
MK ubah aturan penunjukan petugas data pribadi. Perlindungan kini lebih fleksibel, tak harus penuhi semua syarat sekaligus.
-
Soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS, Sesmenko Susiwijono: Seluruh Negara Sukarela, Diinput Sendiri
Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.
-
Jangan Korbankan Data Pribadi WNI Demi Tarif Impor
Pernyataan Trump, terselip pasal-pasal yang secara implisit membuka peluang akses perusahaan asing terhadap data digital pengguna di Indonesia
-
Peneliti IDCI: Kedaulatan Digital Harus Jadi Bagian Integral Wawasan Nusantara
Dalam era modern, pemahaman tentang kedaulatan negara harus meluas hingga mencakup ranah digital.
-
Soal Transfer Data Pribadi ke Amerika, Celios: Pemerintah Gegabah, Sangat Berbahaya
Perlindungan data pribadi dalam negeri masih lemah karena belum dilengkapi aturan turunan dari UU PDP.
-
Data Pribadi Warga RI Ditransfer ke Amerika: Indonesia Tidak Lagi Punya Kedaulatan Sebagai Negara
Heru mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan data keuangan dan perbankan, termasuk sistem pembayaran nasional.
-
Airlangga: Transfer Data Pribadi Warga Indonesia ke AS Dilandasi Protokol dan Hukum
Airlangga menegaskan kesepakatan transfer data pribadi Indonesia ke AS dilandasi protokol dan hukum.
-
IDCI Dorong Strategi Nasional dalam Perjanjian Transfer Data Pribadi Indonesia-AS
kesepakatan ini sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan digital global.
-
Amnesty Internasional Indonesia Desak Pemerintah Transparan Soal Transfer Data Pribadi ke Amerika
Haeril juga menilai penting juga untuk dijawab oleh pemerintah Indonesia apakah perjanjian ini bersifat resiprokal
-
Pengamat Siber Tanggapi Kesepakatan Pemerintah RI Serahkan Data Pribadi WNI ke AS
Kesepakatan tarif resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat juga menyepakati transfer data WNI ke pemerintah AS.
-
Menkomdigi: Transfer Data Pribadi ke AS Tidak Dilakukan Sembarangan
Meutya Hafid sebut pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas dan dapat dibenarkan secara hukum.
-
Komdigi: Data Pribadi WNI Ditransfer ke AS, Tapi Tidak Dilakukan Sembarangan
Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.
-
PDIP Desak Pemerintah Transparan soal Kerja Sama Pengelolaan Data dengan AS
PDIP menilai keterbukaan informasi sangat penting karena menyangkut hak masyarakat atas data pribadi mereka yang dilindungi konstitusi.
-
Menko Airlangga: Pemerintah akan Bertanggungjawab Soal Data Pribadi Warga RI Diakses AS
Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.
-
Kesepakatan Tarif Perdagangan RI-AS, Data Pribadi Warga Indonesia Bisa Dikelola Amerika
Lembar fakta menyatakan bahwa pemindahan data pribadi disesuaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
-
Dara Arafah Geram Data Medisnya Disebar, Siap Tempuh Jalur Hukum
Dara Arafah masih menunggu pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan. Jika tidak ada itikad baik, bakal tumpuh jalur hukum.
-
Tersangka Penipuan Mengatasnamakan TASPEN Diamankan, TASPEN Tegaskan Komitmen Lindungi Data Peserta
PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya dalam melindungi hak dan keamanan para pesertanya dari berbagai upaya penipuan
-
Jangan Kasih Celah! Kenali Modus Social Engineering dan Jaga Data Pribadimu
Pelaku soceng seringkali memanfaatkan emosi kamu—seperti rasa panik, senang, atau penasaran—untuk menggiringmu menyerahkan data rahasia.
-
Korban Ilegal Akses Datangi Bareskrim Polri, Adukan Oknum di Kementerian
Seorang perempuan bernama Maria Christina mengadukan oknum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum ke Bareskrim Polri.
