Menteri Pertanian dan Jaksa Agung Bahas Beras Oplosan Hingga Pupuk Palsu di Istana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendatangi Istana Negara untuk membahas persoalan beras oplosan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (30/7/2025).

Tak hanya itu dalam pertemuan pun turut dibahas terkait persoalan pupuk.

"Saya kira sekitar itu (pupuk palsu), masalah beras (oplosan) dan kemarin premium medium nanti akan dibahas seperti apa posisi terakhir," kata Andi Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Amran belum menjelaskan secara detail substansi pembahasan dengan Presiden dan Jaksa Agung.

Hanya saja, ia menyatakan isu beras dan pupuk akan menjadi fokus utama.

Baca juga: Kejagung Periksa Perwakilan Kementan dan Bulog Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Subsidi Beras

“Akan disampaikan kalau sudah ini,” ucap dia.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memang tengah gencar melakukan operasi pasar dan penindakan terhadap peredaran beras oplosan dan pupuk palsu. 

Amran mengatakan, seluruh langkah itu sesuai dengan arahan Presiden dan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Cadangan Beras RI Tembus 4,2 Juta Ton, Akademisi Dorong Sistem Pangan Adil Berkelanjutan

“Yang terpenting adalah, sesuai dengan rakortas kemarin dan dipimpin Menko Pangan, pada saat itu Mendagri juga hadir, beliau menyampaikan good news harga premium sudah turun sesuai laporan Mendagri seluruh Indonesia bahwa harga premium sudah turun. Moga-moga ke depan harga premium, semua harga beras, pada posisi baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Amran juga melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait progres cetak sawah nasional di sejumlah wilayah seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. 

Ia memastikan program tersebut berjalan tepat waktu dan stok beras nasional dalam kondisi aman.

“Kita siapkan SPHP beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton dan bansos 365 ribu ton, totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton. Semuanya aman,” jelasnya.

Di sisi lain, kata Amran, pemerintah sedang mempertimbangkan penghapusan klasifikasi beras premium dan medium. 

Namun, kebijakan itu masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan kesepakatan lintas kementerian.

“Nanti akan dibahas, nanti dilaporkan pada Presiden kalau sudah rakortas dan semua sudah sepakat,” ucapnya.

Kejaksaan Agung Usut Kasus Beras Oplosan