Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker, KPK Panggil ASN Imigrasi sebagai Saksi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sebelumnya menjerat pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Hari ini, Rabu (30/7/2025), penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mengindikasikan penyidikan kini mengarah ke institusi lain.

Baca juga: KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA Kemnaker, Bakal Langsung Ditahan?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Saksi yang dipanggil adalah Angga Prasetya Ali Saputra, seorang ASN di Bagian Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Selain Angga, KPK juga memanggil dua saksi dari sektor swasta, yakni Lina Ayu Handayani selaku Direktur PT Batara Sukses Maju dan Miranda Dewantari selaku komisaris di perusahaan yang sama.

Pemanggilan ini memperkuat dugaan KPK bahwa praktik pemerasan terhadap TKA tidak hanya terjadi di Kemnaker. 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, sebelumnya telah menyatakan bahwa izin untuk TKA merupakan proses berjenjang yang melibatkan lebih dari satu kementerian.

Baca juga: KPK Tahan Seluruh Tersangka Kasus Pemerasan Izin Kerja Tenaga Asing di Kemnaker, Total 8 Orang

"Terkait dengan TKA ini, bukan hanya di Kemnaker saja, disampaikan juga di Imigrasi," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025). 

"Kami menduga hal tersebut tidak hanya terjadi di Kemnaker, karena bukan hanya RPTKA saja, masih ada kelanjutannya lagi yang jadi izin dikeluarkan untuk TKA ini tentunya di Imigrasi."

Setelah Kemnaker menerbitkan RPTKA, TKA masih memerlukan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi. 

Celah inilah yang diduga turut menjadi ladang korupsi.

Dugaan keterlibatan oknum Imigrasi juga diperkuat oleh pernyataan tersangka Suhartono, mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker. 

Usai diperiksa pada Senin (2/6/2025), Suhartono mengakui bahwa Imigrasi juga terlibat dalam proses perizinan TKA. 

"Iya, iya (Imigrasi kasih izin TKA). Kita hanya melibatkan untuk izin RPTKA-nya saja," ucapnya.