Kejagung Koordinasi dengan Polri Hingga Kementan Tindaklanjuti Arahan Prabowo Soal Beras Oplosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengusut kasus beras oplosan yang diduga merugikan negara hampir Rp100 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, saat ini pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengungkap kasus tersebut.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Anang menerangkan dalam upaya pengusutan itu, nantinya Kejaksaan akan menjalin komunikasi dengan kepolisian dan Kementerian Pertanian (Kementan) guna mendalami temuan beras oplosan tersebut.

Menurut dia komunikasi itu perlu dilakukan untuk memetakan siapa berbuat apa dalam pengusutan kasus tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.

"Dalam pelaksanaannya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan Kementan dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," jelasnya.

Terkait hal ini sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, pada Minggu malam (20/7/2025).

Dalam pidatonya Prabowo menyoroti mengenai adanya maria pangan di Tanah Air. Ia berkomitmen untuk memberantas mafia pangan tersebut karena sangat merugikan rakyat dan negara.

"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat," katanya.

Prabowo menyebut, praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditolerir.

Dia menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung hingga kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.

“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.

Menurut laporan yang diterima Prabowo, kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp100 triliun setiap tahun. Ia bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap ketahanan pangan Indonesia yang saat ini menunjukkan hasil signifikan.