Eks Rektor UGM Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Ada Tangan Jahat Cawe-cawe

Dalam secarik kertas, Sofian pun meminta maaf kepada UGM dan berharap rekaman wawancarannya dengan Rismon terkait ijazah Jokowi agar di-takedown.

"Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran," kata Sofian.

Dia pun meminta maaf atas segala pernyatannya yang mengomentari skripsi dan ijazah Jokowi.

"Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih," pungkas Sofian.

UGM Bantah Pernyataan Sofian

Pada Kamis kemarin, UGM pun turut memberikan klarifikasi terkait pernyataan Sofian tersebut.

UGM menilai adanya pihak tertentu yang menggiring Sofian agar memberikan opini yang tidak berdasarkan fakta.

"Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi," kata Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu.

Sandi menegaskan seluruh bukti terkait Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM telah dilampirkan dalam rilis pers yang diterbitkan pada 15 April 2025 lalu.

Dalam pernyataan tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta itu dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

"Di siaran pers tersebut disebutkan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada tanggal 5 November 1985," kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menegaskan UGM memiliki hak untuk melindungi data pribadi dari civitas akademika karena hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga, UGM hanya bersedia menunjukkan data pribadi seseorang jika memang diminta oleh aparat penegak hukum.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)