Hari Kebudayaan Nasional Tepat Ultah Prabowo, PDIP: Pemerintah Punya Kuasa

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon melalui Surat Keputusan Nomor 162/M/2025 pada 7 Juli 2025 menimbulkan sorotan publik. Meskipun keputusan tersebut langsung berlaku sejak tanggal penetapan, sejumlah pihak mempertanyakan prosesnya yang dinilai minim konsultasi publik dan kurang melibatkan Komisi X DPR RI.

Kontroversi semakin menguat lantaran tanggal 17 Oktober yang ditetapkan sebagai HKN bertepatan dengan hari kelahiran Presiden Prabowo Subianto. Fadli Zon, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, dianggap sebagian kalangan memberi ruang tafsir politis dalam kebijakan kebudayaan.

Baca juga: Kala Tangisan 2 Anggota DPR Tak Cukup Buat Fadli Zon Akui Ada Pemerkosaan Massal pada Mei 1998

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menegaskan bahwa pemilihan tanggal 17 Oktober merujuk pada dasar historis dan legal yang kuat. Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo tepat pada tanggal tersebut. Regulasi itu menetapkan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila sebagai simbol resmi negara.

Fadli menjelaskan bahwa HKN bertujuan memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian budaya dalam pembangunan nasional. Ia menambahkan, meskipun diperingati setiap tahun, Hari Kebudayaan Nasional tidak termasuk hari libur nasional. Pemerintah mendorong peringatan ini sebagai momentum partisipatif bagi komunitas seni, institusi pendidikan, dan masyarakat luas dalam memajukan kebudayaan Indonesia di tingkat global.