Senin, 29 September 2025

Hari Kebudayaan Nasional Tepat Ultah Prabowo, PDIP: Pemerintah Punya Kuasa

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional setiap 17 Oktober menuai sorotan. Wakil rakyat PDIP angkat suara, sebut pemerintah tengah unjuk kuasa.

dpr.go.id
HARI KEBUDAYAAN NASIONAL - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini. Esti mengkritisi penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) setiap 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan yang bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) setiap 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan menuai kritik. Tanggal itu bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto, memicu dugaan pemanfaatan simbol negara untuk kepentingan personal.

Polemik muncul setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Fadli Zon, menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.

Keputusan ini dinilai janggal karena bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto, yakni 17 Oktober 1951.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut keputusan itu mencerminkan kehendak penuh pemerintah yang sedang berkuasa.

"Itu kan ulang tahunnya Bapak Prabowo. Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan, bagaimana?" ujar Esti kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Baca juga: Fadli Zon Minta Maaf di DPR, Tapi Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal Mei 1998

Esti juga menyinggung belum adanya diskusi resmi antara pemerintah dan Komisi X DPR RI, padahal hal ini menyangkut kebijakan publik strategis.

"Belum, belum, belum ada diskusi. Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan. Menurut informasi sudah, tetapi menurutku ya gimana lah," lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima yang juga berasal dari PDIP memilih meredam polemik.

Ia meminta publik tidak menilai negatif pemilihan tanggal tersebut dan justru mengapresiasi semangat di baliknya.

"Mari Hari Kebudayaan itu kita sambut baik. Saya mengapresiasi Pak Fadli Zon. Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo," ucap Aria.

Baca juga: RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR

Aria Bima juga meyakini Prabowo sebagai sosok yang tidak ingin dikultuskan.

"Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya," imbuhnya.

Namun demikian, ia menyambut baik penetapan HKN sebagai langkah positif untuk memperkuat jati diri bangsa melalui kebudayaan.

"Kebudayaan adalah fondasi penting dalam pembangunan. Di dalamnya ada kesenian. Lagu Indonesia Raya, Halo-Halo Bandung, Maju Tak Gentar itu lebih ditakuti loh daripada bambu runcing. Yang menyatukan semangat untuk merdeka ini ya budaya," katanya.

Menurutnya, penetapan Hari Kebudayaan harus menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai luhur bangsa dan bukan menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi.

Klarifikasi Fadli Zon

KUNJUNGAN KE PRANCIS - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Paris, Prancis, Minggu (13/7/2025). Kunjungan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangka parade militer Bastille Day/Hari Nasional Perancis, 14 Juli 2025.
KUNJUNGAN KE PRANCIS - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Paris, Prancis, Minggu (13/7/2025). Kunjungan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangka parade militer Bastille Day/Hari Nasional Perancis, 14 Juli 2025. (Instagram @fadlizon)
Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan