Hari Kebudayaan Nasional Tepat Ultah Prabowo, PDIP: Pemerintah Punya Kuasa
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional setiap 17 Oktober menuai sorotan. Wakil rakyat PDIP angkat suara, sebut pemerintah tengah unjuk kuasa.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Acos Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) setiap 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan menuai kritik. Tanggal itu bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto, memicu dugaan pemanfaatan simbol negara untuk kepentingan personal.
Polemik muncul setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Fadli Zon, menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Keputusan ini dinilai janggal karena bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto, yakni 17 Oktober 1951.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut keputusan itu mencerminkan kehendak penuh pemerintah yang sedang berkuasa.
"Itu kan ulang tahunnya Bapak Prabowo. Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan, bagaimana?" ujar Esti kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Baca juga: Fadli Zon Minta Maaf di DPR, Tapi Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal Mei 1998
Esti juga menyinggung belum adanya diskusi resmi antara pemerintah dan Komisi X DPR RI, padahal hal ini menyangkut kebijakan publik strategis.
"Belum, belum, belum ada diskusi. Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan. Menurut informasi sudah, tetapi menurutku ya gimana lah," lanjutnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima yang juga berasal dari PDIP memilih meredam polemik.
Ia meminta publik tidak menilai negatif pemilihan tanggal tersebut dan justru mengapresiasi semangat di baliknya.
"Mari Hari Kebudayaan itu kita sambut baik. Saya mengapresiasi Pak Fadli Zon. Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo," ucap Aria.
Baca juga: RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Aria Bima juga meyakini Prabowo sebagai sosok yang tidak ingin dikultuskan.
"Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya," imbuhnya.
Namun demikian, ia menyambut baik penetapan HKN sebagai langkah positif untuk memperkuat jati diri bangsa melalui kebudayaan.
"Kebudayaan adalah fondasi penting dalam pembangunan. Di dalamnya ada kesenian. Lagu Indonesia Raya, Halo-Halo Bandung, Maju Tak Gentar itu lebih ditakuti loh daripada bambu runcing. Yang menyatukan semangat untuk merdeka ini ya budaya," katanya.
Menurutnya, penetapan Hari Kebudayaan harus menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai luhur bangsa dan bukan menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi.
Klarifikasi Fadli Zon

Hari Kebudayaan Nasional
DPR
Komisi X DPR
HKN
Prabowo Subianto
Fadli Zon
Hari Ulang Tahun Prabowo
Gerindra
PDIP
My Esti Wijayati
Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional |
![]() |
---|
Erick Thohir Rangkap Jabatan, Komisi X DPR Ingatkan Menpora Tak Abaikan Cabang Olahraga Lain |
![]() |
---|
Dirut Akui Kepercayaan Publik ke Pertamina Turun, Konsumen Beralih ke SPBU Swasta |
![]() |
---|
Prabowo Setujui Langkah Menkeu Purboyo Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Belanja |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Direncanakan Hadiri Puncak Hari Santri 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.