Peringatan Ekonom: Boikot Tanpa Pemahaman Bisa Rugikan Ekonomi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Rilis daftar 48 perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas ekonomi di wilayah pendudukan Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi sorotan publik, termasuk di Indonesia. 

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa aksi boikot yang dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh dapat menjadi bumerang dan merugikan ekonomi nasional.

Baca juga: Dana Investasi Norwegia Boikot Produsen Senjata Barat soal Gaza

Ekonom dari Mumtaz Foundation menekankan perlunya membedakan antara kepemilikan saham asing dan keterlibatan langsung dalam konflik geopolitik.

Ia mengingatkan bahwa banyak produk di pasaran diproduksi secara lokal, menyerap ribuan tenaga kerja, dan berkontribusi melalui program sosial di masyarakat.

“Fakta bahwa ada pemegang saham asing tidak serta-merta menjadikan sebuah produk terlibat dalam isu politik luar negeri. Banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Hal senada disampaikan oleh Nurizal Ismail, ekonom dari International Islamic University Malaysia. 

Ia menilai bahwa aksi boikot yang dilandasi informasi keliru atau bahkan rivalitas bisnis dapat membawa dampak negatif yang luas.

“Boikot yang salah sasaran bisa mengganggu stabilitas industri dalam negeri dan merugikan para pekerja lokal. Bahkan, pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok bisa ikut terdampak,” jelas Nurizal.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat solidaritas kemanusiaan harus disertai tanggung jawab informasi. 

Baca juga: Gerakan Boikot Produk yang Terafiliasi Israel Dimanfaatkan untuk Persaingan Bisnis

Tanpa itu, aksi yang dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan justru bisa menyasar pihak yang tidak terkait.

Para ekonom menyerukan peningkatan literasi publik terhadap isu global, rantai pasok, dan struktur kepemilikan perusahaan. 

Mereka juga mendorong perusahaan yang terdampak isu ini untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka guna mencegah disinformasi.

“Solidaritas adalah hal mulia, tetapi harus disertai pemahaman yang mendalam. Kita perlu berhati-hati agar tidak melemahkan perekonomian nasional di tengah situasi global yang tidak menentu,” tutup pernyataan dari Mumtaz Foundation.