Jumat, 3 Oktober 2025

Kolaborasi Pusat Investasi Pemerintah, BGN, dan KPPM: Akselerasi Program MBG di Lingkungan Pesantren

Kerja sama PIP, BGN, dan KPPM untuk program MBG ini memanfaatkan skema pembiayaan UMKM untuk pembangunan SPPG terutama di lingkungan pesantren.

Tribunnews.com/Reza Deni
PERCEPATAN PROGRAM MBG - Suasana proses pemorsian makan bergizi gratis di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi, Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024). Program Makan Bergizi Gratis diyakini mampu mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan mampu mendorong ekonomi lokal. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi lintas lembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penandatanganan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM). 

Kerja sama ini menyasar perluasan program MBG dengan memanfaatkan skema pembiayaan UMKM untuk pembangunan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di lingkungan pesantren. 

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menyampaikan bahwa dukungan terhadap program MBG ini perlu didukung dengan kolaborasi antar lembaga pemerintah. PIP berperan menyediakan pembiayaan berbasis UMKM dalam ekosistem SPPG agar mampu menopang jalannya program secara berkelanjutan. 

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 SPPG yang sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri. 

Maka dari itu, diharapkan lewat kerja sama ini, percepatan pembangunan SPPG mampu mendorong keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pangan bergizi dan menggerakkan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren. 

Baca juga: Dukung MBG, IFSR Teken Nota Kesepahaman dengan Ajinomoto Indonesia Terkait Edukasi Makan Bergizi

Program 1.000 SPPG Pesantren, Perkuat Ketahanan Gizi dan Dorong Ekonomi Lokal

Komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren ditunjukkan melalui peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren. Peletakan batu pertama pembangunan SPPG secara simbolis dilakukan di Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Senin (23/6/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. 

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Ketua KPPM Baddrut Tamam, dan Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar. Tak hanya itu, para pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah juga ikut menyaksikan peluncuran program ini. 

Program 1.000 SPPG ini tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi santri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menghidupkan produktivitas lokal dan menjadi model kemitraan lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air. 

Ketua KPPM Baddrut Tamam turut menyampaikan apresiasi atas langkah bersama yang ditunjukkan oleh PIP, BGN, dan KPPM. Ia menyebut, kolaborasi lintas sektor ini sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan meski menghadapi tantangan lapangan. 

Di tengah semua tantangan yang harus dihadapi, ia berharap pelaksanaan program ini tetap berjalan dan terus didukung oleh berbagai pihak.

Baca juga: Percepat Program MBG, Bupati Bogor Gandeng Kepala BGN Wujudkan Target Pemenuhan SPPG

MBG Bisa Jadi Investasi Jangka Panjang 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka kemiskinan, terutama jika dirancang sebagai belanja produktif dalam struktur APBN 2025. 

“Dari sisi fiskal, selama surplus primer dan pengelolaan utang tetap terjaga, serta dengan kebijakan efisiensi anggaran, maka program MBG masih tergolong aman dan berkelanjutan,” ujar Josua. 

Menurut Josua, pelibatan UMKM dan petani lokal sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan akan memperkuat dampak ekonomi dalam program ini. Misalnya, pembelian gabah, beras, dan komoditas lokal dalam skala besar melalui BULOG diyakini mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani. 

Josua menambahkan, keberhasilan program akan sangat bergantung pada validitas data penerima manfaat, transparansi distribusi, dan pengawasan yang ketat. 

“Pemerintah harus mengantisipasi potensi inefisiensi agar MBG tidak hanya menjadi belanja sosial jangka pendek, melainkan benar-benar menjadi investasi pembangunan nasional yang menyeluruh,” pungkas Josua. (*)

Baca juga: Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Capai Ketahanan Pangan dan Keberhasilan Program MBG

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved