Bacakan Pleidoi, Hasto Singgung Ada Pengaruh Kepentingan Politik di Kasus yang Menjeratnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kasus yang menyeretnya dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak tertentu.

Hasto menyampaikan hal itu dalam persidangan pembacaan pleidoi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Sebut Jaksa Tidak Bisa Buktikan Perintangan Penyidikan Harun Masiku

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," ucap Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Walau pengaruh kepentingan politik telah dibantah oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025, kata Hasto, realitas kehidupan sosial politik berkata lain. 

Dimulai dari periode 2023 hingga selesainya Pilkada Serentak 2024 disebut tidak bisa menafikkan hal tersebut.

"Terlebih saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," kata dia. 

Hasto menyatakan, tekanan politik yang dialami dimulai saat menyatakan sikap politik menolak kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun 2010.

Aspek ideologis dan historis sikap PDIP yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. 

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," ucap Hasto.

Baca juga: Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto: Singgung Penggeledahan Mantan Istri Saeful Bahri & Temuan 2 Senpi

Meskipun sikap kritis PDIP tersebut mengakibatkan penurunan elektoral partai, tetapi kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditransaksikan, selain harus untuk diperjuangkan.

"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," ujar Hasto.

Meskipun tekanan terus berdatangan, Hasto menyebut PDIP mengajarkan untuk menghadapinya. Semata agar kepentingan Indonesia tercapai. 

"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," sebut Hasto.