Komdigi Dorong ASN Komunikasi Publik Daerah Lebih Responsif Tangani Isu Publik di Era Digital

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang komunikasi publik di daerah untuk semakin sigap dalam menghadapi derasnya arus informasi dan opini masyarakat di media digital.

Plt. Direktur Komunikasi Publik Komdigi, Marroli Jeni Indarto, menegaskan bahwa peran ASN komunikasi publik tidak lagi sekadar menyebarluaskan informasi resmi pemerintah. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab strategis untuk membentuk persepsi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"ASN tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan membangun kepercayaan publik," kata Marroli saat membuka bimbingan teknis strategi komunikasi berbasis isu publik di Bali, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Komunikasi Publik Jadi Tantangan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Bimbingan teknis ini diikuti puluhan perwakilan Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah. 

Peserta diajak memperdalam keterampilan menyusun strategi komunikasi yang lebih responsif dan berbasis data, terutama dalam menghadapi dinamika opini yang cepat berkembang di media sosial.

Marroli mengingatkan bahwa di era digital, narasi negatif atau hoaks bisa menyebar dalam hitungan menit dan memengaruhi persepsi publik sebelum pemerintah sempat memberikan klarifikasi. Karena itu, ASN di daerah perlu menguasai kemampuan monitoring isu secara real time dan membungkus kebijakan pemerintah dalam narasi yang mudah dipahami, relevan, dan empatik.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.

“PP TUNAS adalah wujud komitmen negara menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Namun, regulasi ini perlu dikomunikasikan dalam bahasa yang sederhana, supaya masyarakat paham dan merasa dilibatkan,” kata Marroli.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Gede Permana, memaparkan pencapaian Provinsi Bali yang berhasil meraih skor tinggi dalam Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) 2024. Capaian tersebut menunjukkan kesiapan daerah dalam hal perencanaan anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi publik.

Selain paparan dari pejabat pemerintah, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber praktisi komunikasi strategis dan analis media sosial.

Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A. Maulana, menjelaskan pentingnya menjadikan data sebagai fondasi strategi komunikasi. Menurut Reza, strategi komunikasi yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan intuisi.

Baca juga: Pengurus Baru IKA Fikom Unpad Dilantik, Hendri Satrio Soroti Pentingnya Komunikasi Publik

“Informasi negatif bisa menyebar 80 persen lebih cepat daripada fakta. Kalau kita tidak memantau secara terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat diklarifikasi. Itulah mengapa ASN komunikasi publik perlu memahami cara kerja algoritma media sosial dan sentimen publik,” ujarnya.

Sementara itu, Hifni Alifahmi, pakar komunikasi strategis dari Reputasia, membagikan berbagai pendekatan dalam merencanakan strategi komunikasi berbasis isu. Ia memperkenalkan metode perencanaan yang sistematis seperti model ROSTIR dan OASIS, yang banyak digunakan dalam kampanye komunikasi lembaga pemerintah di berbagai negara.

“Komunikasi publik hari ini harus lebih dari sekadar menyampaikan pesan. Ia harus menjawab keresahan masyarakat, melibatkan komunitas, dan menciptakan dampak sosial yang nyata,” terang Hifni.

Selain sesi diskusi, peserta bimtek juga mengikuti simulasi penyusunan rencana komunikasi berbasis data dan latihan analisis percakapan di media sosial. Latihan ini dirancang agar ASN lebih terampil dalam memetakan isu prioritas, merancang narasi strategis, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi saat muncul potensi krisis informasi.

Komdigi berharap pelatihan ini dapat memperkuat kompetensi ASN komunikasi publik di daerah, sehingga mereka lebih adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang serba cepat. 

Kegiatan ini juga menjadi momentum membangun jejaring koordinasi antardaerah untuk menciptakan komunikasi pemerintah yang lebih konsisten, terarah, dan berdampak positif bagi masyarakat.