Komunikasi Publik Jadi Tantangan Pembentukan Koperasi Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pengembangan Lembaga Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-Kemenkop) Afif Thosin Roy Akhmad mengatakan program strategis nasional Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar dalam hal komunikasi publik. 

Hal ini disampaikan Afif dalam talkshow bertajuk “Bedah Program Prioritas Prabowo: Koperasi Merah Putih”, yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad), Sabtu (25/5/2025).

"Kami menghadapi tantangan besar dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan koperasi memang dipermudah, dengan kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, hingga notaris. Tetapi yang paling krusial adalah menjelaskan dengan benar kepada publik bahwa ini bukan program hibah, tapi ekosistem usaha kolektif berbasis kemandirian,” kata Afif.

Afif menyebut, hingga Oktober 2025, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi, dengan 80 titik percontohan yang harus memenuhi enam unit usaha wajib, mulai dari kios sembako hingga gudang atau cold storage. 

LPDB, kata dia, akan menyalurkan pembiayaan bergulir berbunga rendah bagi koperasi percontohan tersebut.

Baca juga: Wamenkop Tinjau Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Gampong Lamteh

Namun, Afif menyoroti bahwa harmonisasi komunikasi antarkementerian belum berjalan optimal.

"Kami berupaya mengharmonisasi sistem dan kebijakan lintas 13 kementerian, tetapi harmonisasi komunikasi juga harus disegerakan. Banyak persepsi keliru yang tersebar, dari isu hibah hingga jumlah dana yang akan diterima oleh tiap unit koperasi,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Dadang Rahmat Hidayat menilai bahwa reformasi narasi publik tentang koperasi mendesak dilakukan untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap koperasi.

Baca juga: Wamenkop Ferry Juliantono Ungkap Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Terbentuk di Bulan Juli

“Selama ini koperasi diasosiasikan dengan skala kecil, tidak efisien, dan tidak modern. Padahal banyak koperasi sukses tapi tidak terekspos. Kita perlu membongkar narasi lama dan menggantinya dengan citra koperasi yang adaptif, berbasis inovasi dan kemandirian,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua IKA Fikom Unpad Hendri Satrio mengkritik belum terkoordinasinya komunikasi di tengah program-program besar pemerintah.

"Presiden Prabowo punya visi luar biasa tentang kesejahteraan rakyat, dari sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih. Tetapi komunikasi ke masyarakat masih seliweran. Banyak informasi beredar dalam bentuk katanya-katanya, seperti siapa pengurus koperasi, apakah benar tiap koperasi dapat dana Rp 5 miliar, dan sebagainya. Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan bila tidak dijelaskan lebih awal,” ujarnya.

Hendri menekankan perlunya pendekatan komunikasi proaktif, bukan hanya bersifat klarifikasi pasca-isu.

“Jangan sampai kontroversi duluan, klarifikasi belakangan. Kalau komunikasi publik lemah, niat baik bisa ditangkap publik secara salah. Kita perlu membantu memperjelas, bukan menambah keruh,” tegasnya.

“Keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi keberhasilan kita semua sebagai warga bangsa. Dan komunikasi yang kuat adalah fondasinya,” ujarnya.